HARIAN DISWAY — Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyikapi keras kebijakan proteksionis Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang kembali menaikkan tarif impor terhadap produk Indonesia menjadi 32 persen. Kebijakan ini akan efektif berlaku mulai 1 Agustus 2025, dan tetap melanjutkan tarif tinggi yang sudah diterapkan sejak April lalu.
“Presiden Trump mengenakan tarif 32 persen, lebih tinggi dibanding Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan yang hanya dikenai 24 persen. Sementara Thailand terkena tarif 36 persen,” kata Said dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, 9 Juli 2025.
Salah satu alasan utama yang disampaikan pemerintahan Trump adalah absennya investasi manufaktur Indonesia di wilayah AS. Padahal, menurut Said, masih ada peluang untuk membuka ruang negosiasi sebelum tarif tersebut diberlakukan secara penuh.
“Pemerintah harus membawa tawaran yang lebih menjanjikan. Misalnya, rencana investasi manufaktur Indonesia di AS dan langkah untuk mengurangi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia,” ujarnya.
BACA JUGA:PDI Perjuangan Siapkan Kader Penggerak Koperasi di Dapil Jatim IX
BACA JUGA:Refleksi HUT PDI Perjuangan, Bambang Pacul: Pentingnya Pendidikan Politik
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa saat ini Indonesia menikmati surplus perdagangan terhadap AS sebesar 6,42 miliar dolar AS atau sekitar Rp104,9 triliun. Angka tersebut menjadi perhatian dalam ketegangan dagang yang tengah terjadi.
Said memperingatkan bahwa kebijakan proteksionis AS dapat berdampak buruk bagi stabilitas perdagangan global dan hubungan multilateral. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menyiapkan strategi cadangan, termasuk membuka pasar baru bagi ekspor nasional.
“Pasar BRICS, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika harus mulai didalami untuk menjadi pengganti pasar AS, terutama bagi produk-produk yang tidak lagi kompetitif setelah tarif diberlakukan,” ujarnya.
Selain membuka pasar baru, pemerintah juga didesak untuk memainkan peran aktif di forum-forum global guna memperjuangkan perdagangan yang lebih adil.
BACA JUGA:Said Abdullah Dorong Reformasi Subsidi
BACA JUGA:Said Abdullah: Pagu Indikatif 6 Menko Hampir Rp1 Triliun, Tantangan Utama adalah Ketidakpastian
“AS kini menjatuhkan tarif tidak hanya ke Indonesia, tetapi ke banyak negara, termasuk sekutunya. Pemerintah perlu memelopori penguatan peran WTO dan membangun solidaritas global,” tegasnya.
Dalam jangka panjang, Said menekankan pentingnya penguatan ekonomi nasional agar tidak bergantung pada pasar dan mata uang asing. Penguatan sektor pangan, energi, dan moneter dinilai penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia.
Ia menambahkan, mengurangi ketergantungan pada impor serta transaksi berbasis dolar adalah langkah strategis menghadapi ketidakpastian global. (*)