Said Abdullah Tegaskan PDIP Tetap Jadi Sparing Partner Pemerintah

HARIAN DISWAY - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya tetap konsisten berada pada posisi sebagai penyeimbang pemerintah. Menurutnya, PDIP bukanlah oposisi yang selalu berseberangan, namun juga bukan kelompok yang menelan mentah-mentah semua kebijakan pemerintah.

“PDIP adalah sparing partner pemerintah. Kami berada dalam posisi sebagai penyeimbang yang konstruktif,” ujar Said Abdullah dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

Said menyampaikan, partainya berterima kasih sekaligus mengapresiasi langkah Presiden yang telah memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, keputusan tersebut adalah wujud ketulusan Presiden dalam menjaga demokrasi dan menghormati hak-hak politik warga negara.

“Kami berterima kasih memberikan apresiasi tulus kepada Presiden atas amnesti kepada Hasto. Kami yakini sepenuhnya baik Presiden maupun Ibu Megawati, pemberian amnesti itu lahir dari ketulusan, tanpa ada motif lain,” jelasnya.

BACA JUGA:Said Abdullah: RAPBN 2026 Harus Realistis dan Jadi Game Changer

BACA JUGA:Said Abdullah Nilai RAPBN 2026 Realistis, Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Soal Pajak

Ia menekankan, keputusan itu murni berdasarkan pertimbangan hukum dan kemanusiaan, sehingga tidak ada ruang bagi spekulasi mengenai adanya kompromi politik ataupun kesepakatan transaksional di balik amnesti tersebut. “Yang kedua, memang tidak ada transaksional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Said menegaskan kembali sikap politik PDIP yang ingin terus mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, peran sebagai sparing partner bukanlah sikap menentang, melainkan memberikan kritik, masukan, sekaligus dukungan bila kebijakan yang diambil pemerintah sejalan dengan kepentingan rakyat.

“Posisi kami tetap sebagai penyeimbang pemerintah. Kami adalah sparing partner yang konstruktif. Artinya, kami siap mendukung kebijakan yang baik, tapi juga tidak segan memberi catatan kritis bila ada hal yang dinilai kurang tepat,” ucapnya.

BACA JUGA:Said Abdullah: Tidak Ada Deal Politik dalam Amnesti kepada Hasto

Dengan demikian, ia berharap publik memahami bahwa hubungan PDIP dengan pemerintah dibangun dalam kerangka demokrasi yang sehat, di mana perbedaan pandangan bukan untuk melemahkan, melainkan memperkuat kualitas kebijakan publik. (*)

 

Sumber: