Demo 25 Agustus Ramai Seruan Revolusi Rakyat, Buruh hingga BEM SI Tegaskan Tak Ikut!

HARIAN DISWAY – Saat ini media sosial ramai dengan ajakan demonstrasi besar-besaran bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia.

Banyak warganet yang kaget dengan adanya seruan tersebut. Bahkan, mereka khawatir aksi tersebut nantinya bisa berakhir ricuh seperti peristiwa Mei 1998, yakni dengan kerusuhan, pembakaran, serta penjarahan.

BACA JUGA:Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Klaim Demo Pati Jilid 2 Batal, Fokus Desak KPK Tetapkan Sudewo Tersangka

BACA JUGA:Isu Demo 25 Agustus Ramai di Medsos, Buruh Pastikan Aksi 28 Agustus

Aksi tersebut menyerukan masyarakat, buruh, petani, hingga mahasiswa untuk turun ke jalan guna menuntut pembubaran DPR.

Tak hanya itu, mereka juga mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), serta mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai kontrol pemerintah," tulis pesan tersebut.

Selain isu-isu tersebut, dalam aksi ini mereka juga menyoroti terkait isu lain. Seperti kenaikan pajak, utang negara, hingga kesenjangan kesejahteraan antara DPR dengan rakyat.

Namun, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ikut dalam aksi demonstrasi yang akan digelar pada 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI.

"Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya," kata Jumhur kepada wartawan di Jakarta dikutip Sabtu, 23 Agustus 2025.

Dengan begitu, Jumhur melarang seluruh anggota KSPSI untuk ikut aksi tersebut, khususnya di wilayah Jabodetabek.

BACA JUGA:Isu Demo Besar 25 Agustus Membesar di Medsos, Massa Geruduk Alun-Alun Pati dan Gedung DPR RI?

Hal tersebut dikarenakan ia khawatir aksi tersebut nantinya akan berujung anarkis dan hanya dimanfaatkan oleh politik elite, sementara rakyat yang dikorbankan. Apalagi tanpa ada penanggung jawab yang jelas dalam aksi tersebut.

Men urutnya, jika ingin menuntut perubahan kebijakan, seharusnya diarahkan ke pemerintah. Karena baginya, sistem politik di Indonesia lebih berat dari kekuasaan eksekutif.

Sumber: