SURABAYA, HARIAN DISWAY– Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memuji kepedulian Pemprov Jawa Timur dalam perlindungan buruh migran.
Apresiasi itu disampaikan Karding saat berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis malam, 10 Juli 2025.
Ia menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang mempunyai peraturan daerah (perda) perlindungan buruh migran.
Dalam kunjungan itu, Karding bersama Khofifah membahas soal langkah konkrit perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya dengan membentuk shelter atau rumah singgah bagi PMI asal Jatim.
BACA JUGA:Kejaksaan RI Awasi Aspek Hukum dan Literasi Keuangan Pekerja Migran di Hongkong
BACA JUGA:Disnakertrans Jatim Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran: Wajib Daftar OSS!
Khofifah meminta restu agar pembentukan shelter itu mendapat izin dari Kementerian P2MI. Jatim sendiri sudah siap mendirikan shelter itu di beberapa negara.
"Terutama bagi PMI asal Jatim yang penempatannya di Taiwan dan Hong Kong," katanyi. Pembentukan shelter itu penting sebagai ruang komunikasi, tempat berbagi pengalaman, serta dukungan psikososial bagi para PMI.
Khofifah menyebut, sampai saat ini, Jatim menjadi provinsi dengan penempatan PMI tertinggi secara nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Februari 2025, sebanyak 11.265 PMI telah diberangkatkan.
Dengan rincian, 5.438 orang berangkat pada Januari. Lalu meningkat menjadi 5.827 orang pada Februari.
BACA JUGA:Prabowo dan PM Malaysia Sepakati Perbaikan Tata Kelola Pekerja Migran
Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jatim yang dinilainya memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan PMI.
Langkah Jatim itu, katanya, sesuai komitmen pemerintah pusat. Yang menginginkan peningkatan kualitas penempatan dan berkomitmen meminimalisir kekerasan serta praktik perdagangan orang.
Perlindungan PMI, utamanya lewat rangkaian aturan itu penting. Mengingat peran mereka sebagai penyumbang devisa negara.
Dia menyebut, pada 2024, total remitansi dari PMI mencapai Rp253,3 triliun. "ini menunjukkan kontribusi besar para PMI bagi perekonomian nasional,” tandasnya. (*)