HARIAN DISWAY - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel siap merundingkan gencatan senjata permanen dengan Hamas di Gaza.
Namun, syarat utamanya adalah kelompok militan tersebut harus meletakkan senjata dan tidak lagi memiliki kekuatan militer maupun pemerintahan di wilayah Palestina tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Netanyahu dalam sebuah video dari Washington pada Kamis, 10 Juli 2025. Ia menyebut bahwa negosiasi dapat dilakukan selama masa gencatan senjata sementara yang diusulkan berlangsung selama 60 hari.
BACA JUGA:Netanyahu Sebut Israel Menang Lawan Iran, Buka Peluang Bebaskan Sandera di Gaza
"Jika hal ini bisa dicapai lewat negosiasi, bagus. Tapi jika tidak tercapai dalam waktu 60 hari, kami akan mencapainya dengan cara lain, dengan kekuatan tentara kami," ujar Netanyahu.
Negosiasi tidak langsung antara delegasi Israel dan Hamas telah dimulai di Doha, Qatar, sejak Minggu lalu.
Tujuannya adalah untuk mencari kesepakatan gencatan senjata sementara guna menghentikan konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2023, setelah serangan mengejutkan Hamas ke wilayah Israel.
Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, telah mengusulkan gencatan senjata 60 hari sebagai imbalan atas pembebasan 10 dari 20 sandera yang masih hidup di Gaza.
BACA JUGA:Netanyahu Puji Trump Atas Serangan ke Iran: Janji Menghancurkan Nuklir Iran Telah Terpenuhi
Hamas telah menyatakan setuju untuk membebaskan 10 sandera tersebut, namun menolak usulan yang mencakup kehadiran militer Israel secara besar-besaran di wilayah Gaza.
Pihak Hamas mengatakan bahwa mereka menginginkan penghentian pendudukan Israel, saluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta jaminan nyata bagi perdamaian permanen.
Mereka juga menentang pembentukan zona penyangga di Gaza yang dikosongkan dari penduduk sipil.
BACA JUGA:Netanyahu Sebut Israel Akan Kuasai Gaza, Serangan Darat dan Udara Terus Meningkat
Juru bicara senior Hamas, Bassem Naim, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menerima pembagian wilayah atau pendudukan jangka panjang oleh Israel.
"Kami tidak akan menerima warga Palestina digiring ke daerah-daerah terisolasi di wilayah kami sendiri," tegas Naim.