HARIAN DISWAY - Pemerintah mempercepat distribusi beras bantuan sosial dan SPHP sebanyak 360 ton sepanjang Juli 2025.
Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menjamin ketersediaan beras di tengah lonjakan produksi.
BACA JUGA:Kopdes Merah Putih Akan Jadi Outlet Penyaluran Pangan Murah dan Bantuan Beras Pemerintah
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan produksi padi nasional periode Januari - Agustus 2025 mencapai 24,97 juta ton. Angka itu meningkat sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya.
Namun, distribusi beras harus diawasi secara ketat agar tidak dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab. Ia menyoroti adanya celah dalam rantai distribusi yang rawan disusupi pengoplos beras.
BACA JUGA:Dugaan Beras Palsu Merebak, Kementan Gandeng Kepolisian Periksa Empat Produsen
“Pelaksanaanya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” jelas Amran pada Senin 14 Juli 2025.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan.
Amran mencatat 260 kasus gangguan distribusi pangan selama sepuluh bulan terakhir. Dari jumlah itu, termasuk sausu 212 praktik pengoplosan beras biasa dijual seolah premium.
BACA JUGA:Skandal Beras Premium Oplosan, 10 Merek Ternama Ini Dipanggil Bareskrim
Tindakan tersebut sebagai bentuk penipuan kepada masyarakat. Baginya, hal itu tidak bisa ditoleransi karena beras termasuk kebutuhan pokok masyarakat.
Pemerintah telah menetapkan batas pembelian beras SPHP maksimal 20 kilogram per orang setiap bulan. Kebijakan itu lantas diperkuat dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar distribusi tetap kembali.
BACA JUGA:212 Merek Beras Tidak Penuhi Syarat, Kementan Bertindak
Bulog diminta meningkatkan kontrol atas jalur penyaluran beras SPHP. Tujuannya agar bantuan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh spekulan.
Amran Juga mengajak Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk bertindak cepat. Ia menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap program pangan nasional.