Dari sana, beredarlah tuduhan bahwa Terrirudin menekan Ketua MA Tengku Maimun Tuan Mat agar memihak pihak tertentu dalam suatu kasus. Tapi, tuduhan itu langsung ditepis Kejaksaan Agung, mantan instansi Terrirudin.
BACA JUGA:Kronologi Eks Finalis Masterchef Malaysia Etiqah yang Bunuh ART Keturunan Indonesia dengan Sadis
BACA JUGA:Kunjungan Wisman Naik 58,5 Persen, Turis Tiongkok, Malaysia, dan Singapura Mendominasi
Pekan lalu, badai itu membesar. Sebuah memo rahasia, yang berisi catatan rapat Komisi Pengangkatan Yudisial (JAC) bulan Mei, tiba-tiba bocor ke media sosial. Dokumen itu memperkuat klaim-klaim miring terhadap Terrirudin. Memicu kecaman publik dan politik.
Senin, 7 Juli 2025, gelombang protes tak hanya datang dari jalanan. Sembilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin oleh Rafizi Ramli, mengambil langkah berani.
Mereka secara terbuka menyerukan pembentukan Komisi Penyelidikan Kerajaan dan Komite Seleksi Khusus Parlemen untuk menyelidiki penundaan pengangkatan hakim. Sikap itu tak biasa. Sebab, Rafizi sendiri pernah mundur dari kabinet Anwar.
Tak hanya PKR, Partai Islam SeMalaysia (PAS) dan seorang anggota DPR senior dari Democratic Action Party (DAP), Teresa Kok, turut menyuarakan tuntutan transparansi.
PENGACARA MALAYSIA berdemo di depan Kantor Perdana Menteri di Putrajaya, 14 Juli 2025. Mereka membawa berbagai banner.-MOHD RASFAN-AFP-
Nah, aksi kian masif pada Senin, 14 Juli 2025. Jumlah pengacara yang hadir tak pasti. The Straits Times menulis bahwa jumlah peserta aksi mencapai 400 orang. Sedangkan South China Morning Post menulis bahwa demonstran mencapai kisaran seribu orang. Satu hal yang pasti, protes itu menunjukkan bahwa kegelisahan tidak dialami segelintir orang saja.
Di tengah keramaian itu, tampak Nurul Izzah Anwar. Ia merupakan putri PM Anwar Ibrahim sekaligus wakil ketua PKR. Kehadirannya dianggap membawa dilema internal bagi partai. Memecah belah partai antara Anwar dan Nurul.
Pasalnya, PKR saat itu sedang menimbang tindakan disiplin terhadap Rafizi dan delapan pemimpin partai lain yang menuntut penyelidikan serupa.
Nurul menegaskan bahwa dugaan campur tangan itu perlu diselidiki untuk memulihkan kepercayaan pada peradilan. Dia bahkan menyebut skandal masa lalu, seperti pemecatan Ketua Hakim Salleh Abas pada 1988 dan kaset VK Lingam pada 2007. Nurul menekankan bahwa peradilan yang independen adalah benteng penting dalam melawan tindakan berlebihan dari eksekutif.
BACA JUGA:Kecelakaan Maut Libatkan Bus dan Minivan di Malaysia, 15 Orang Tewas
BACA JUGA:Tropicana Malaysia Promosikan Investasi Properti di Johor Bahru
PM Anwar Ibrahim sendiri mengadakan pertemuan tertutup dengan para anggota DPR dari koalisi Pakatan Harapan-nya di hari yang sama. Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas kontroversi yang sedang terjadi.
Di sisi lain, Ramkarpal Singh, mantan wakil menteri hukum, mengatakan bahwa tuduhan terhadap Terrirudin telah menyerang inti integritas peradilan. Ia mendesak perdana menteri untuk menangguhkan pencalonan Terrirudin sampai masalah ini diselidiki.