Pekan yang lalu Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wakil menteri yang merangkap komisaris BUMN melanggar undang-undang. Bukannya menaati keputusan MK, rezim Prabowo tetap jalan terus dengan keputusan rangkap jabatan itu.
Achmad Muzani, orang dekat Prabowo, mengatakan bahwa tidak ada keharusan untuk menaati keputusan tersebut.
Alasannya adalah larangan rangkap jabatan berlaku untuk menteri. Tidak ada larangan eksplisit terhadap wakil menteri untuk rangkap jabatan. Kali ini Prabowo ingin menang dalam permainan sepak bola dengan cara membuat lapangan becek.
BACA JUGA:DPR Setujui Abolisi dan Amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto, Keduanya Dibebaskan dari Jerat Hukum
BACA JUGA:Politik Merangkul ala Prabowo, PDIP Gabung Rezim Tinggal Tunggu Waktu
Ia pura-pura tidak tahu bahwa bagi pemain inti dan pemain cadangan berlaku ”rule of the game” yang sama.
Perjanjian dagang Prabowo dengan Donald Trump juga membuat geram publik. Sulit dicerna ”nurul”, bagaimana data pribadi 270 juta penduduk Indonesia dibarter dengan pengurangan pajak bea masuk ekspor ke Amerika Serikat (AS).
Indonesia mendapat rabat pajak ekspor dari 32 persen menjadi 19 persen. Sebagai kompensasi, Indonesia dipaksa untuk membangun kilang minyak di AS. Padahal, di Indonesia sendiri masih butuh kilang minyak.
BACA JUGA:Prabowo Kenang Kwik Kian Gie sebagai Sahabat dan Guru Bangsa
BACA JUGA:Aktivis Desak Prabowo Tindak Dugaan Korupsi Tambang Rp168 M di Bintan
Indonesia dipaksa membeli pesawat produksi Boeing, yang sekarang tidak laku, karena sering kecelakaan. Prabowo membarter keselamatan pribadi dan keamanan data 270 juta warga negara Indonesia demi ekspor ke AS.
Reaksi terhadap abolisi dan amnesti Tomlem dan Haskris bermacam-macam. Banyak yang memuji. Banyak pula yang mencaci. Ada yang memakai teori konspirasi dengan mengatakan bahwa Prabowo ditekan Vatikan untuk membebaskan Tomlem dan Haskris. Dua orang itu kebetulan Katolik.
Seorang netizen mengatakan bahwa Prabowo membuat keputusan itu atas perintah dari Solo. Dalam persidangan terungkap bahwa tidak ada aliran dana kepada Tomlem. Hakim tidak menemukan mens rea alias niat jahat pada Tomlem.
Bahkan, Tomlem mengatakan bahwa kebijakan impor gula itu dilakukan atas perintah Presiden Jokowi. Kata sang netizen, Jokowi tidak mau ”kecipratan darah”, lalu memerintah Prabowo untuk membebaskan Tomlem.
Bagi Prabowo, pembebasan Haskris bisa menjadi alat political bargain. Apalagi, momentum itu bersamaan dengan pelaksanaan Kongres PDIP di Bali, 1 Agustus 2025.
Tidak ada makan siang gratis. Adam Smith dalam Wealth of Nations (1776) mengatakan bahwa motif semua kegiatan yang dilakukan manusia adalah mendapatkan keuntungan pribadi. Prabowo ingin membarter pembebasan Haskris untuk mendapatkan dukungan dari PDIP.