DJP berharap kehadiran Piagam Wajib Pajak dapat memperkuat iklim perpajakan yang sehat, adil, dan partisipatif dalam mendukung pembangunan nasional. Piagam ini juga disebut sebagai tonggak menuju sistem perpajakan yang lebih berorientasi pada pelayanan dan kemitraan.
BACA JUGA:Realisasi Pajak DJP Jawa Timur II Tembus Rp 6,9 Triliun Hingga April 2025
“Peluncuran ini bukanlah akhir dari proses. Saya mengajak seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadikan piagam ini sebagai acuan dalam memberikan pelayanan dan berinteraksi dengan wajib pajak,” jelas Bimo. (*)