Khofifah menegaskan, prioritas distribusi anggaran akan diarahkan untuk menutup belanja wajib yang belum tercukupi pada APBD murni. Fokus utama meliputi BPOPP.
BACA JUGA:DPRD Pasuruan Sahkan Perubahan APBD 2025 Tepat Waktu
Langkah itu pun mencerminkan orientasi pemerintah provinsi untuk mengamankan kebutuhan dasar aparatur dan memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal.
Tentu, Silpa yang relatif besar memberi ruang manuver pemerintah daerah untuk memperkuat sektor-sektor prioritas tanpa harus mengorbankan stabilitas fiskal.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan efisiensi eksekusi anggaran, mengingat waktu pelaksanaan P-APBD yang biasanya lebih pendek dari APBD murni. (*)