HARIAN DISWAY – Menjelang 25 Agustus 2025, media sosial diramaikan dengan seruan aksi demonstrasi yang akan digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Tuntutan yang beredar paling menonjol adalah desakan pembubaran DPR dan dorongan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit untuk membubarkan lembaga legislatif tersebut.
Isu lain yang ikut mencuat adalah permintaan pengusutan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta seruan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA:Demo 25 Agustus Ramai Seruan Revolusi Rakyat, Buruh hingga BEM SI Tegaskan Tak Ikut!
Gelombang seruan ini dipicu oleh kabar kenaikan tunjangan anggota DPR, khususnya tunjangan perumahan yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan, yang memantik kemarahan publik di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Meski ramai dibicarakan, hingga Minggu, 24 Agustus 2025, belum ada kelompok resmi yang mengklaim sebagai penggerak aksi ini.
Aliansi mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan serikat pekerja besar belum mengeluarkan pernyataan dukungan.
Tokoh buruh Jumhur Hidayat bahkan menegaskan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) tidak akan terlibat karena menganggap seruan tersebut tidak jelas penanggung jawabnya.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah memastikan akan menggelar aksi terpisah pada 28 Agustus 2025 dengan tuntutan penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan upah minimum. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan juga memastikan tidak akan menggelar aksi pada 25 Agustus, karena sudah melakukan unjuk rasa pada 21 Agustus.
Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan bahwa lembaganya siap menampung aspirasi masyarakat yang berminat menyampaikan pendapat melalui demonstrasi pada Senin, 25 Agustus 2025.
BACA JUGA:Polisi Pastikan Tidak Ada Korban Tewas Dalam Demo Pati, Tangkap 22 Provokator
Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR di Senayan, Kamis, 21 Agustus 2025.
DPR telah menyiapkan fasilitas melalui Badan Aspirasi Masyarakat untuk menerima keluhan, keberatan, maupun masukan publik secara tertib dan transparan.
Puan menekankan pentingnya dialog terbuka sebagai pilihan terbaik untuk menyelesaikan ketegangan publik, mengajak masyarakat membangun suasana kebersamaan dalam mencari solusi terbaik.