HARIAN DISWAY – Rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto memperluas jaringan kereta cepat WHOOSH hingga Surabaya menuai sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono alias Kanang.
Dalam rapat kerja dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Senayan, Rabu, 20 Agustus 2925, Kanang menilai wacana tersebut belum memiliki arah yang jelas.
“Ini wacana luar biasa hebat, wacana yang dirindukan. Kalau ini lahir, maka ini adalah puncak perkeretaapian di Indonesia,” ujarnya, Senin, 25 Agustus 2025.
Meski demikian, ia memberi peringatan keras agar proyek strategis itu tidak diulang seperti pengalaman WHOOSH Jakarta–Bandung yang masih menanggung kerugian besar. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium pengelola proyek, tercatat merugi Rp 2,69 triliun pada 2024.
BACA JUGA:Kanang: Stop Impor Gula Sampai Tebu Rakyat Habis Terserap
BACA JUGA:Kanang Soroti Peran Himbara dan Beban Utang BUMN: “Jangan Ulangi Lubang yang Sama”
“Kalau ini tidak disambut dengan roadmap dan business plan yang jelas, bisa-bisa justru menjadi beban baru,” tegas Kanang.
Politikus PDI Perjuangan yang juga Plh Ketua DPD PDIP Jawa Timur itu menekankan pentingnya perencanaan matang, baik dari sisi teknis maupun finansial. Ia mengingatkan, laporan KAI yang menyebutkan laba bersih Rp 1,1 triliun pada 2024 dan target Rp 1,185 triliun pada 2025 harus ditelaah secara realistis.
“Ini menjadi pertanyaan luar biasa. Apakah angka laba ini real atau hanya target kertas? Apakah WHOOSH sudah diperhitungkan juga? Kesan yang muncul, KAI tampak nyaman sekali dengan angka ini, padahal tekanan finansial sangat besar,” kritiknya.
Dari aspek infrastruktur, Kanang meminta agar pemerintah dan KAI memanfaatkan rel yang ada dengan memperluas jalur ganda tanpa harus banyak melakukan pembebasan lahan.
Budi Sulistyono, Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI.-PDIP Jatim-
“Dari double track harus disiapkan menjadi empat track. Kalau bisa tanpa pembebasan lahan tambahan. Karena lebar rel WHOOSH itu berbeda, 1,4 meter lebih, sedangkan rel konvensional kita 1,067 meter,” jelasnya.
Selain itu, ia mengusulkan penerapan skema pemisahan operator dan prasarana seperti di negara maju.
“Beban KAI ini terlalu berat. Di jalan darat, Damri tidak menguasai jalan. Di laut, Pelni tidak menguasai pelabuhan. Di udara, Garuda tidak menguasai bandara. Tapi di perkeretaapian, KAI memikul semuanya: rel, jembatan, sinyal, dan operasi,” kata Kanang.
“Kalau dipisahkan, akan luar biasa. Ini membuka peluang bagi swasta untuk berpartisipasi, baik di kereta barang maupun kereta cepat,” tambahnya.