HARIAN DISWAY – Dunia kembali digegerkan oleh langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat, 5 September 2025.
Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi mengizinkan Departemen Pertahanan AS menggunakan nama Department of War alias Departemen Perang sebagai nama sekunder.
Dengan keputusan ini, situs Pentagon kini beralih ke war.gov, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara resmi disebut “Menteri Perang.”
BACA JUGA:Ragam Reaksi Dunia Terhadap Parade Militer Beijing: Trump Kesal, Uni Eropa Sebut Tatanan Global Baru
Perintah eksekutif ke-200 di masa jabatan keduanya itu memperbolehkan nama “Departemen Perang” digunakan dalam komunikasi resmi, dokumen seremonial, dan acara publik.
Sejarah mencatat bahwa istilah “Department of War” pernah digunakan di AS antara 1789 hingga 1947, sebelum diganti menjadi Departemen Pertahanan pasca-Perang Dunia II melalui Undang-Undang Keamanan Nasional 1947.
Namun, untuk perubahan permanen, persetujuan Kongres tetap dibutuhkan. Saat ini, Kongres didominasi Partai Republik, sehingga peluang langkah ini mendapat dukungan relatif besar.
BACA JUGA:Israel Perluas Operasi di Gaza, Trump Siapkan Rencana Pascaperang untuk Palestina
Trump dan Hegseth menilai istilah “Departemen Pertahanan” terlalu defensif dan tidak mencerminkan kekuatan militer AS.
“Kami memenangkan Perang Dunia I dan II saat itu bernama Departemen Perang. Kami memenangkan segalanya!,” katanya. Ia pun ingin mengembalikan etos pejuang (warrior ethos) dan menekankan kemampuan ofensif, bukan sekadar bertahan.
Tak cuma itu. Keputusan tersebut juga muncul tak lama setelah Tiongkok memamerkan senjata canggih, termasuk misil hipersonik YJ-19 dan drone bawah laut AJX002, dalam parade militer pada 3 September 2025.
BACA JUGA:Mimpi Buruk Ukraina Semakin Nyata, Trump Desak Zelensky Serahkan Donetsk Pada Rusia
Banyak analis melihat langkah Trump sebagai sinyal bahwa AS tidak akan kalah dalam perlombaan militer global, khususnya di Laut China Selatan dan Selat Taiwan.
Trump dan Hegseth menyoroti fokus Pentagon pada program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di era Biden, yang mereka sebut sebagai “ideologi woke.” Mereka ingin mengarahkan kembali anggaran dan energi militer pada “lethalitas maksimal” dan operasi tempur.
Bahkan, Trump menyebut perubahan nama pada 1949 sebagai langkah “woke” yang melemahkan semangat militer. Dengan mengembalikan nama bersejarah, ia ingin membangkitkan nostalgia kemenangan AS sekaligus memperkuat basis pendukung menjelang agenda politik 2026.