Banyak pihak mempertanyakan mengapa pemenuhan hak pendidikan tidak dimaknai sebagai pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Ketidakjelasan itu menimbulkan tanya, apakah program MBG justru melanggar hak warga negara lainnya?
BACA JUGA:Pemerintah Wajibkan Semua Dapur MBG Punya Sertifikan Higienis dalam Waktu 1 Bulan
BACA JUGA:Pemerintah Tutup Sementara Dapur MBG Bermasalah Pasca Lonjakan Kasus Keracunan
Hananto Widodo, pakar hukum kebijakan publik Unesa, bersuara tentang kebijakan indekos dan rumah kontrakan di Surabaya yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya-Narasumber untuk Harian Disway-
Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) juga menjadi sorotan. Salah satu asas yang relevan adalah asas kemanfaatan.
Program MBG seharusnya memberikan manfaat nyata terhadap kemajuan pendidikan. Namun, kasus keracunan siswa dan pengelolaan yang buruk menunjukkan bahwa program ini belum mencapai tujuan yang diharapkan.
Tantangan lain yang dihadapi program MBG adalah kurangnya pengawasan yang jelas. Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab atas program itu mengakui adanya kesalahan, tetapi pengakuan tersebut tidak cukup.
"BGN memang sudah mengakui kesalahannya, tapi dalam hukum administrasi konsep pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat BGN tidak cukup hanya sekedar mengakui kesalahan, Presiden sebagai Pejabat tertinggi harus melakukan evaluasi secara total," sambung dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban yang jelas diperlukan, dan jika BGN tidak mampu menjalankan program dengan baik, pimpinan harus di evaluasi atau diganti.
Presiden sebagai pemimpin tertinggi diharapkan dapat bertindak tegas terhadap masalah itu. Kasus keracunan yang melibatkan siswa bukanlah hal sepele, dan evaluasi total terhadap program MBG harus dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
BACA JUGA:Kronologi Pencabutan ID Pers Jurnalis CNN Pasca Lontarkan Pertanyaan Soal MBG ke Prabowo
BACA JUGA:Marak Keracunan, 40 Dapur MBG Dibekukan
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh. Meski memiliki niat baik untuk meningkatkan gizi siswa, implementasinya harus lebih baik agar tidak justru merugikan.
Dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran, harapan untuk meninggalkan legacy positif harus diimbangi dengan pelaksanaan yang transparan dan bertanggung jawab. (*)