Agar Bansos Tidak Salah Sasaran, Surabaya Perbarui Data Warga Mulai September

Jumat 03-10-2025,13:02 WIB
Reporter : Agustinus Fransisco
Editor : Salman Muhiddin

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sedang dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dijadwalkan rampung pada Oktober 2025. 

DPRD Surabaya menanggapi kebijakan Pemkot Surabaya itu. Anggota Komisi A, Muhammad Saifuddin, menegaskan pentingnya pelatihan dan pendampingan kepada kader yang akan bertindak di lapangan. 

Ia juga menekankan pentingnya peran Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam meningkatkan akurasi data. Agar, kader-kader yang dibentuk memiliki kompetensi dalam pemutakhiran data.

"Harus ada pemahaman yang jelas kepada KSH agar mereka bisa berkontribusi dalam akurasi DTSEN," ujarnya.

BACA JUGA:KPK Sita 6 Aset Milik Mantan Ketua DPRD Jatim, Buntut Kasus Korupsi Dana Hibah

BACA JUGA:Komisi A DPRD Surabaya Usulkan Proyek PT SAS di Graha Famili Dihentikan Sementara, Tenggat Waktu 7 Hari!


Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberi instruksi tegas terkait pengawasan kos-kosan di Surabaya-Pemkot Surabaya-

Program itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akurasi data sosial ekonomi warga, tetapi juga untuk menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemkot, Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang telah lulus sertifikasi dalam proses tersebut.

Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa pemutakhiran DTSEN melibatkan semua pihak terkait. “Kami turun bareng, ada pegawai dari Pemkot, BPS, dan kader yang sudah terlatih,” katanya. 

Adanya kerjasama itu diharapkan Surabaya dapat menjadi model penerapan DTSEN di tingkat nasional. Hal itu menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya untuk menjadi pionir dalam penerapan kebijakan berbasis data yang akurat.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Muhammad Fikser, menyampaikan bahwa DTSEN merupakan fondasi penting dalam kebijakan berbasis data.

BACA JUGA:Warga Graha Famili Adukan PT SAS ke Komisi A DPRD Surabaya, Soal Konflik Lahan Fasum!

BACA JUGA:Bukan Kementerian BUMN, Ini Alasan DPRD Surabaya Temui Danantara soal Lahan Pertamina


Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya M. Fikser-Humas Pemkot Surabaya-

Kategori :