Dengan adanya penjelasan ini, pemerintah berharap dinamika tersebut dapat direspons positif dan operasionalisasi program MBG dan program pusat lainnya dapat berjalan sesuai target, tanpa mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.
Pemerintah pusat, lewat Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, kini dituntut menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kemandirian fiskal daerah, agar strategi pemotongan tidak berimplikasi pada melemahnya pelayanan publik di daerah.(*)
*)Mahasiswa Magang Prodi English for Business and Professional Communication Politeknik Negeri Malang