HARIAN DISWAY - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak ada transportasi publik di dunia yang benar-benar memberikan keuntungan finansial.
Menurutnya, semua sistem transportasi publik, termasuk kereta cepat dan LRT, pasti membutuhkan subsidi pemerintah agar bisa terus beroperasi dan melayani masyarakat.
Hal itu disampaikan Luhut saat menanggapi perdebatan seputar pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang masih menyisakan beban utang.
Ia memastikan pemerintah akan segera menyelesaikan masalah tersebut tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita tinggal menunggu Keppres saja dari Presiden mengenai timnya. Saya juga sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang menangani, jadi supaya berlanjut saya sudah beri tahu Pak Rosan. Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama,” ujar Luhut.
BACA JUGA:Luhut: Bayar Hutang Whoosh dan LRT Tidak Pakai APBN, Hanya Restructuring
BACA JUGA:Kereta Cepat Whoosh 2 Tahun Beroperasi, Sudah Angkut 12 Juta Penumpang
Luhut menjelaskan, langkah berikutnya adalah menghitung selisih atau gap keuangan yang tersisa dalam proyek Whoosh, termasuk kemungkinan adanya pembengkakan biaya.
Ia menyebut pemerintah berencana menutup kekurangan tersebut secara bertahap agar proyek tetap beroperasi dengan baik.
“Nanti kita lihatlah, sama seperti LRT, mungkin akan ada gap-nya itu berapa triliun, jadi dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan,” ujarnya.
Meski demikian, Luhut menegaskan pentingnya menjaga prinsip efisiensi dalam penggunaan dana publik. Menurutnya, subsidi terhadap transportasi publik harus diberikan secara terukur dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan.
BACA JUGA:Dugaan Mark-Up Dana Proyek Kereta Cepat Whoosh, Mahfud Md: Biaya Naik Tiga Kali Lipat!
BACA JUGA:Purabaya Emoh Bayar Utang Whoosh Pakai Duit APBN, Danantara Diminta Kelola Sendiri
“Ingat ya, tidak ada public transport di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” tegasnya.
Sebelumnya, isu pembengkakan utang proyek kereta cepat sempat menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keberatan jika pelunasannya menggunakan dana APBN.