Ketika sistem formal tak mampu membedakan kinerja nyata, sebagian pihak pun mulai melihat gratifikasi sebagai ”realitas profesional” agar karier tidak stagnan.
ASN, BEBAN ATAU ASET BANGSA?
Di mata sebagian pemangku kebijakan dan masyarakat umum, ASN kerap dianggap sebagai beban pengeluaran rutin negara. Gaji, tunjangan, pensiun, hingga hak cuti digambarkan sebagai tanggungan anggaran.
Maka, tak heran, ketika isu efisiensi dan refocusing anggaran mencuat, ASN kerap menjadi sasaran utama penghematan.
Padahal, jika kita ubah sudut pandang, ASN sejatinya adalah aset strategis. Aset bukan sekadar entitas yang dibiayai, melainkan sumber daya produktif yang harus diinvestasikan.
Jika ASN dipandang sebagai modal pembangunan, investasi terhadap mereka melalui pendidikan, sistem karier, maupun insentif berbasis kinerja akan berbanding lurus dengan kualitas layanan publik yang dihasilkan.
Dalam Buku Pedoman Renbangrir, disebutkan bahwa pengembangan karier ASN bertujuan ”mendorong semangat kerja PNS untuk tumbuh dan berkembang dalam meniti kariernya, serta menjamin kepastian arah pengembangan karier mulai dari CPNS hingga pensiun.”
Pernyataan itu menegaskan bahwa ASN bukan sekadar pekerja administratif, melainkan pilar keberlanjutan organisasi pemerintah.
Dengan kata lain, semangat kerja ASN dan pengembangan karier adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Ketika jalur karier dirancang dengan jelas, adil, dan berbasis kinerja, ASN memiliki alasan untuk bekerja dengan sepenuh hati.
Kepastian arah karier memberikan rasa aman psikologis sekaligus menumbuhkan motivasi dan loyalitas terhadap institusi.
Sebaliknya, sistem karier yang abu-abu dan tidak transparan hanya akan mematikan semangat kerja, pegawai hanya akan bekerja untuk menggugurkan kewajiban tanpa inovasi maupun dedikasi.
Karena itu, memaknai ASN sebagai aset berarti mengelola kepegawaian berbasis investasi SDM. Sebaliknya, memandang ASN sebagai beban hanya akan menurunkan semangat kerja, inovasi menguap, lantas loyalitas berubah menjadi sekadar rutinitas.
ASN BERKELAS DUNIA
Pemerintah kerap menegaskan visi besar untuk mewujudkan ASN berkelas dunia. Namun, jalan ke sana ibarat jalan terjal penuh tikungan tajam. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya mengubah struktur, yang lebih penting adalah mengubah pola pikir.
Negara-negara dengan birokrasi maju memandang ASN sebagai SDM unggul. Mereka mendapatkan fasilitas pelatihan rutin, evaluasi dijalankan dengan sistem terbuka, dan diberi ruang untuk berkembang.
Hasilnya, ASN menjadi adaptif, inovatif, dan menjadi motor perubahan.