DPRD Surabaya Bergerak, Sweeping Pesta Gay!

DPRD Surabaya Bergerak, Sweeping Pesta Gay!

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Muhammad Saifuddin, menegaskan pentingnya pelatihan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk mengoptimalkan program DTSEN-Tirtha Nirwana Sidik-Harian Disway

HARIAN DISWAY - Komisi A DPRD Surabaya fokus pada satu hal yang kini ramai diperbincangkan. Yakni pesta gay di hotel kawasan Ngagel. Itu terjadi di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Senin pagi, 20 Oktober 2025.

Sebanyak 34 pria diamankan. Mereka digerebek polisi dini hari, Minggu, 19 Oktober 2025. Lokasinya, ada di hotel mewah di jantung kota.

Responnya cepat. Komisi A DPRD Surabaya langsung angkat bicara. Mereka tidak hanya mengecam, tapi akan turun tangan. "Kami akan sweeping bersama Satpol PP ke lokasi-lokasi yang diduga jadi tempat praktik menyimpang,” tegas Muhammad Saifuddin, Anggota Komisi A.

Ia menambahkan, bahwa Surabaya tidak boleh dikotori oleh perilaku seperti itu. Hal itu bukan soal diskriminasi. Itu adalah soal nilai, moral, dan ketertiban umum. Lalu, bagi Saifuddin, kejadian itu harus menjadi pelajaran.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Bela Warga Kandangan tentang Konflik dengan PT SJL

BACA JUGA:DPRD Surabaya Buat Jurus Bangkitkan Aset Lewat Digitalisasi


Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Muhammad Saifuddin (kanan) saat menerima aspirasi dari Relawan Demokrasi Surabaya-Roy for Harian Disway.-

Ia memuji langkah cepat kepolisian. Tapi ia minta penyelidikan dilanjutkan hingga akar-akarnya. Termasuk soal dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN).

"Kalau benar ada ASN terlibat, harus dipanggil, diusut tuntas, dan diproses sesuai aturan. Tidak bisa ditutup-tutupi," tegasnya. 

Baginya, ASN adalah panutan. Mereka digaji rakyat. Mereka harus jadi contoh. Jika terbukti terlibat, maka sanksi harus tegas, sampai pemecatan jika perlu.

Namun, Saifuddin sadar bahwa menindak saja tidak cukup. Harus ada pencegahan. "Kita harus masifkan edukasi moral dan agama. Libatkan tokoh agama, psikolog, komunitas, ajak mereka dalam kegiatan positif," bebernya. 

Ia juga menyarankan Pemkot membuat program pembinaan. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengarahkan. Karena di balik setiap perilaku menyimpang, seringkali ada luka, tekanan, atau ketidakpahaman.

BACA JUGA:Moroseneng Berdenyut Lagi, DPRD Surabaya Desak Pemkot Bergerak!

BACA JUGA:Politik di Era Digital ala Pimpinan DPRD Surabaya Arif Fathoni: Scroll, Klik, dan Pertanggungjawaban

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: