Moroseneng Berdenyut Lagi, DPRD Surabaya Desak Pemkot Bergerak!

HARIAN DISWAY - Surabaya kembali diguncang. Di balik dinding-dinding rumah sederhana di Jalan Sememi Jaya, kawasan eks lokalisasi Moroseneng yang seharusnya sudah mati sejak penutupan resmi 2015, nyatanya kehidupan gelap masih berdenyut.

Prostitusi terselubung kembali menggeliat. Dan kali ini, bukan hanya warga yang resah, tapi juga DPRD Kota Surabaya, yang geram melihat tangan-tangan pemerintahan terkesan pura-pura buta.

Ketua Komisi A DPRD, Yona Bagus Widyatmoko meledak dalam rapat koordinasi, Senin, 13 Oktober 2025. Kemarahannya memuncak setelah sidak mendadak yang dilakukan oleh salah satu anggota dewan bersama awak media berhasil menemukan jejak aktivitas prostitusi.

Tapi, razia pertama dari jajaran Forkopimca Kecamatan Benowo dan Satpol PP justru pulang dengan tangan hampa. Camat Benowo berkata bahwa tidak ada bukti.

BACA JUGA:Politik di Era Digital ala Pimpinan DPRD Surabaya Arif Fathoni: Scroll, Klik, dan Pertanggungjawaban

BACA JUGA:Komisi C DPRD Surabaya Bahas Eigendom di Jakarta, Pertamina Minta Pendampingan Kejati

Petugas melakukan penyisiran bekas lokalisasi Moroseneng, Kota Surabaya.-Humas Pemkot Surabaya-

Tapi rakyat bertanya. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa, kalau mata telanjang bisa melihat keanehan? Kejadian itu mencurigakan. Terlalu mencurigakan.

Hanya beberapa jam setelah informasi sidak beredar, dunia bawah tanah seolah sudah siap siaga. Tempat dibersihkan, aktor menghilang, layaknya teater yang telah dijadwalkan.

Dan ketika Polrestabes Surabaya turun sendiri, tanpa embel-embel formalitas, malam Sabtu, 11 Oktober 2025, realita langsung terbongkar.

Di gang sempit Klakahrejo, polisi menggelandang dua mucikari, dua pekerja seks komersial (PSK), satu pelanggan, bahkan pemilik wisma yang diduga menjadi otak penyedia tempat.

Fakta tersebut seperti tamparan keras. Aparat penegak hukum bisa, tapi aparatur pemerintah gagal. "Terbukti APH bisa. Kalau polisi bisa tangkap, berarti razia sebelumnya pasti bocor," tegas Yona.

Yona menambahkan kalau sidak itu harus mendadak. Jadi, kalau cuma beberapa jam saja semua sudah tahu, ya jelas pelaku bisa saja kabur lebih dulu.

Lebih dari sekadar kegagalan operasional, itu soal integritas. Soal atensi. Soal keseriusan pemerintah menjaga martabat Kota Pahlawan.

Sumber: