SKALA PRIORITAS PENANGANAN MASALAH
Persoalan kebangsaan dapat diatasi apabila dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Dua persoalan kebangsaan hingga kini masih menjadi PR bersama, tidak hanya pemerintah. Tiadanya solusi secara berkelanjutan, bangsa Indonesia akan terus terbebani persoalan tersebut.
Pertama, terkait dengan IDI, aksi demonstrasi di berbagai daerah belakangan ini sebenarnya menunjukkan bahwa saluran demokrasi belum berjalan dengan baik. Wakil rakyat atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seakan-akan terpisah dengan rakyat yang diwakili.
Apa yang dinikmati sebagian anggota DPR dengan segala fasilitas yang melekat, rakyat hanya menonton kemewahan dan saat bersamaan mereka sulit memenuhi kebutuhan dasarnya karena sulitnya mendapat pekerjaan.
Padahal, mereka telah menitipkan suara dan aspirasinya melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu).
Bank Dunia melaporkan, tahun 2024 terdapat 194 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Itu setara dengan 68,3 persen dari total penduduk, dengan standar garis kemiskinan global baru sebesar USD 8,3 PPP per hari.
Angka tersebut sangat berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan 24 juta jiwa atau 8,57 persen penduduk miskin pada September 2024. Sebab, BPS menggunakan standar kebutuhan dasar nasional dan garis kemiskinan PPP 2017.
Persoalan kemiskinan hingga kini belum tertangani dengan baik. Masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Banyak rakyat yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Namun, tiba-tiba terdengar rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang fantastis. Itu membuat telinga rakyat meradang. Jadilah reaksi dan demonstrasi yang tidak terkendali di mana-mana sebagai ekspresi ketidakpuasan atas realitas yang dialami.
Seperti api dalam sekam. Tersulut api kemarahan yang dibarengi penjarahan, yang semestinya tidak boleh terjadi di negara yang dikenal religius.
Menyikapi peristiwa kelabu, Presiden Prabowo Subianto cepat merespons dengan mendengar suara-suara murni dari rakyat dan berbagai elemen bangsa. Akhirnya presiden mengatakan, tunjangan untuk anggota DPR RI akan dicabut.
Selain itu, pemerintah sepakat melakukan moratorium atau penghentian kegiatan kunjungan kerja para anggota DPR RI ke luar negeri.
Lebih lanjut, presiden menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat. Hal itu dilakukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima Pancasila.
Titik poin demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menjadi penentu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Indeks demokrasi Indonesia yang belum menunjukkan skor yang baik menjadi PR yang harus segera ditangani melalui algoritma kebangsaan berikut. Partai politik sebagai bagian dari pilar bangsa harus segera berbenah diri.
Pejabat dan elite-elite politik yang ada di parlemen harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat, memiliki jiwa simpati, dan empati terhadap rakyat yang diwakili. Pun, tidak bergaya hedonis.