HARIAN DISWAY – Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir adalah teladan positif bagi parlemen daerah. Di bawah kepemimpinannya, DPRD Kabupaten Gresik mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
Bersama Munir, DPRD Kabupaten Gresik tidak hanya menjalankan fungsi legislatif. Mereka berfokus mempercepat perubahan anggaran dan layanan publik agar lebih adaptif dan responsif.
DPRD Kabupaten Gresik mengubah postur anggaran yang cepat untuk kebutuhan mendesak. Misalnya, memastikan ketersediaan obat di RSUD Ibnu Sina.
Selain itu, Munir dan jajarannya serius menangani jalan poros desa yang rusak lewat URC. Mereka juga menyelaraskan alur layanan Jaminan Kesehatan. Itu bukti DPRD Kabupaten Gresik tidak hanya menetapkan regulasi, tetapi juga menindaklanjuti aksi di lapangan.
BACA JUGA:DPRD Gresik Siap Genjot Pajak dan Retribusi Daerah untuk Tingkatkan PAD
BACA JUGA:DPRD Gresik Pastikan Nasib Guru Honorer Tak Tersisih: Insentif Terjamin, Status Kian Terakomodasi
“Masyarakat tidak hanya dipinjamkan mobil secara gratis, tetapi juga bahan bakar minyak,” ujar Munir dalam konteks mobil dinas ketua DPRD yang dipakai warga untuk keperluan darurat.
Adaptasi kelembagaan juga menjadi bagian dari strategi DPRD Kabupaten Gresik. Salah satu wujudnya adalah nota kesepakatan dengan BAZNAS terkait optimalisasi sumber daya non‑APBD untuk program prorakyat. Seperti, bedah rumah dan bantuan siswa.
Pendekatan semacam ini membantu percepatan penuntasan kemiskinan secara sistematis melalui kolaborasi legislatif dan lembaga filantropi.
Komitmen terhadap keterbukaan publik juga ditegaskan lagi. DPRD Kabupaten Gresik membuka layanan pengaduan digital dan langsung dengan mekanisme yang lebih pendek, guna memperpendek jarak antara wakil rakyat dan konstituen.
BACA JUGA:Dana Transfer Daerah Dipangkas, DPRD Gresik: Perkuat BUMDes dan Kopdes Merah Putih
BACA JUGA:Sahkan 5 Ranperda Strategis, DPRD Gresik Fokus Tata Kelola 5 Sektor Penting
Hal ini memperkuat posisi DPRD sebagai sarana kontrol sosial, bukan hanya lembaga formal.
Munir juga peduli pada kondisi rakyat di kawasan tambang. “Yang ditambang ini justru tangkis atau tanggul sungai. Meski penambang mengklaim lahannya bersertifikat SHM, tetap saja tidak boleh ada aktivitas tambang di wilayah rawan seperti ini,” tegasnya saat sidak di Desa Sukorejo.
Pernyataan itu menegaskan bahwa DPRD Gresik di bawah Munir siap turun ke lapangan dan menegakkan regulasi demi kepentingan publik.
Inovasi dan perubahan baik itu membuat kinerja DPRD Kabupaten Gresik semakin diakui. Kini, tantangannya adalah memastikan kelangsungan dan konsistensi program.
BACA JUGA:DPRD Gresik Minta Dinas Terkait Perbaiki Tanggul Sungai Anak Kali Lamong
BACA JUGA:DPRD Gresik Prioritaskan Sumur Bor dan Kolam Retensi untuk Solusi Banjir
Dengan demikian, respons cepat hari ini tidak hanya menjadi kebijakan jangka pendek, tetapi bagian dari tata kelola legislasi jangka panjang yang berpihak pada rakyat.
Atas semua kiprah itu, DPRD Kabupaten Gresik menjadi nominator detikJatim Awards 2025. (*)