DPRD Gresik Prioritaskan Sumur Bor dan Kolam Retensi untuk Solusi Banjir

HARIAN DISWAY - Musim hujan sedang berlangsung. Banjir pun menjadi persoalan klasik di sejumlah wilayah Kabupaten Gresik.

Di wilayah utara, misalnya, terjadi akibat luapan Bengawan Solo. Sementara genangan meluas akibat sedimentasi anak Kali Lamong di wilayah selatan.

Persoalan tak cukup di situ. Sejumlah desa masih bergantung pada sumur bor dan suplai air bersih darurat. Karena itulah, Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan menyebut penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.

BACA JUGA:DPRD Gresik: Gen Z Kunci Kesiapan SDM untuk Hadapi Industri Masa Depan

BACA JUGA:DPRD Gresik Siap Genjot Pajak dan Retribusi Daerah untuk Tingkatkan PAD

“Tentu dipengaruhi tata ruang dan kondisi sungai dari daerah lain. Pembebasan lahan tetap prioritas, karena Kali Lamong adalah hulu masalah banjir kita,” ujarnya.

Untuk kebutuhan air bersih, pemerintah menyiapkan sumur bor dan distribusi air via truk tangki. BPBD Gresik disiagakan dengan truk tangki untuk memasok air ke desa-desa yang kekurangan air bersih. Baik saat kemarau maupun banjir.

Menurutnya, penyebab banjir berbeda di tiap wilayah. Tetapi, khusus di wilayah kota, banjir adalah akibat dari drainase yang tak memadai dan perilaku masyarakat membuang sampah. 

BACA JUGA:DPRD Gresik Pastikan Nasib Guru Honorer Tak Tersisih: Insentif Terjamin, Status Kian Terakomodasi

BACA JUGA:Dana Transfer Daerah Dipangkas, DPRD Gresik: Perkuat BUMDes dan Kopdes Merah Putih

DPRD Gresik sudah menggelar koordinasi lintas OPD agar penanganan tidak tumpang tindih dan anggaran tepat sasaran. Program jangka panjang disiapkan lewat sumur bor. “Jadi, semuanya harus jelas supaya anggaran tidak dobel,” tegas Mujid.

Sementara itu, opsi teknologi baru seperti pompa otomatis atau pengolahan air laut menjadi air konsumsi belum menjadi prioritas.

Sebab, membutuhkan anggaran yang sangat besar. Untuk saat ini, fokus daerah tetap pada penguatan infrastruktur dasar. Mulai dari pembangunan kolam retensi, embung, peningkatan saluran drainase, hingga penambahan sumur bor.

Politikus PDI Perjuangan itu pun menilai konsolidasi lintas dinas penting agar perencanaan tidak hanya bersifat responsif.

Sumber: