Dana Transfer Daerah Dipangkas, DPRD Gresik: Perkuat BUMDes dan Kopdes Merah Putih

GRESIK, HARIAN DISWAY - Pemangkasan dana transfer pusat ke daerah membuat kabupaten/kota di Indonesia menata ulang anggaran untuk pembangunan, termasuk Kabupaten Gresik. Kota Pudak itu pun punya cara untuk mengatasinya. Yakni dengan memperkuat ekonomi lokal di desa.

Ya, Gresik dihadapkan pada tantangan fiskal baru setelah pemangkasan dana transfer pusat hingga Rp539 miliar tersebut. Karena itulah DPRD Gresik menekankan desa harus berinovasi dalam menentukan prioritas dan menggali potensi lokal.

Sebab, penguatan ekonomi lokal dan efisiensi anggaran menjadi langkah utama agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:Kenaikan UMK 2025 Berlaku di Tujuh Daerah Jatim: Berlaku November di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, hingga Malang!

BACA JUGA:Gresik Juara Umum MTQ Jatim, Gus Yani Beri Reward Rp813 Juta di Hari Santri 2025

Kini, Pemerintah Kabupaten Gresik tengah menata ulang arah kebijakan fiskal. Pemangkasan itu membuat sejumlah program terpaksa harus disesuaikan. Termasuk di tingkat desa yang selama ini bergantung pada dana transfer pusat dan daerah.

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan menjelaskan bahwa pemotongan dana alokasi umum tersebut cukup mengejutkan karena terjadi di tengah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.

“Pemangkasan ini memang tidak kecil. Tetapi kami yakin bisa diatasi dengan strategi efisiensi dan optimalisasi potensi ekonomi lokal,” ujarnya saat talkshow bersama Harian Disway di ruang kerjanya, Kantor DPRD Gresik, Kamis, 23 Oktober 2025.

BACA JUGA:PKK Garda Terdepan Wujudkan Gresik Bebas Stunting dan Putus Sekolah

BACA JUGA:Bupati Gresik Resmikan SPPG Dapur Hibrid di Yayasan PPNU Trate, Kolaborasi untuk Gizi Anak Sekolah

Meski terjadi pengurangan signifikan, Mujid menilai dampaknya terhadap belanja daerah tidak akan terlalu berat jika perputaran ekonomi di Gresik mampu dimaksimalkan. Ia mencontohkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menggerakkan lebih dari seribu dapur di seluruh kabupaten.

Perputaran ekonomi dari MBG mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Nilai sebesar itu, jika dimanfaatkan secara maksimal, diyakini dapat mengurangi dampak pemangkasan dana pusat bagi daerah.

Sektor yang paling terdampak adalah infrastruktur. Beberapa proyek peningkatan jalan dan pembangunan gedung akan ditunda untuk menghindari defisit.

BACA JUGA:Bupati Gresik Teken MoU dengan KBRI Malaysia, Selamatkan Anak Pekerja Migran dari Generasi Tanpa Identitas

Sumber: