Dana Transfer Daerah Dipangkas, DPRD Gresik: Perkuat BUMDes dan Kopdes Merah Putih

BACA JUGA:Gresik Petrokimia Terlalu Tangguh untuk Surabaya Bank Jatim!

Sehingga, pemerintah dan DPRD kini mengarahkan fokus ke program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang dianggap lebih strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan fiskal.

“Kami ingin tahun depan arah kebijakan tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun ekonomi warga desa. Fokusnya adalah pemberdayaan melalui BUMDes dan koperasi desa,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.

Salah satu keluarga pengrajin Songkok di Kelurahan Kemuteran. Luthfia (kiri) membawa puluhan songkok yang sudah jadi untuk finishing dan packaging-Moch Syahirol Layeli/Harian Disway -

Untuk mengatasi keterbatasan fiskal, DPRD juga mendorong pemerintah desa menggali Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, imbuh Mujid, sekitar 90 persen desa di Gresik masih bergantung pada dana transfer.

Potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) dinilai belum tergarap maksimal. Melalui program seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan BUMDes, pengembangan ekonomi desa dapat dilakukan tanpa membebani masyarakat.

BACA JUGA:Sahkan 5 Ranperda Strategis, DPRD Gresik Fokus Tata Kelola 5 Sektor Penting

BACA JUGA:Ketua DPRD Gresik Bebaskan Warga Pinjam Mobil Dinas Miliknya, Gratis Sopir dan Bensin

Pemkab Gresik juga sudah mengeluarkan surat edaran agar setiap desa mengalokasikan minimal Rp50 juta dari dana desa untuk mendukung modal awal KDMP. Program ini menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan ekonomi berbasis lokal.

DPRD Gresik memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Berdasarkan kesepakatan anggaran, sektor pendidikan akan tetap mendapat porsi lebih dari 20 persen APBD, sementara sektor kesehatan mencapai hampir 30 persen.

“Landasan pelayanan dasar tetap kami amankan. Tidak boleh ada pemotongan untuk sektor yang langsung menyentuh masyarakat,” tegas Mujid.

Hasil evaluasi DPRD bersama pemerintah daerah pun menunjukkan bahwa beberapa program nonprioritas akan dihentikan untuk menekan belanja sebesar Rp124 miliar di APBD 2025. Program yang belum terlaksana dan tidak prioritas akan dihentikan, supaya efisiensi ini tepat sasaran.

BACA JUGA:Ketua DPRD Gresik Tertibkan Truk di Jam Sibuk

Di tengah keterbatasan fiskal, Mujid menekankan pentingnya inovasi pembangunan desa dengan prinsip low cost, high impact.

Sumber: