Dana Transfer Daerah Dipangkas, DPRD Gresik: Perkuat BUMDes dan Kopdes Merah Putih

Desa didorong memanfaatkan partisipasi warga, gotong royong, hingga kolaborasi lintas sektor, termasuk memaksimalkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang beroperasi di sekitar wilayah.

“CSR dari perusahaan-perusahaan di Gresik bisa jadi tumpuan tambahan pembangunan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD,” ungkapnya.

Selain itu, DPRD juga melobi ke kementerian dan DPR RI agar program nasional bisa diarahkan ke Gresik, seperti program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian PUPR. Sehingga program nasional itu bisa menutup kekurangan anggaran daerah.

Meski menghadapi tantangan akibat pemangkasan dana pusat, DPRD Gresik memastikan semangat aparatur desa tetap terjaga. Tidak ada pengurangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (TPP) meski Alokasi Dana Desa (ADD) ikut terdampak.

BACA JUGA:Kado HUT ke-80 Jatim! Khofifah Resmikan Trans Jatim Lamongan-Gresik, Gratis selama 6 Hari

Komitmen DPRD adalah menjaga kesejahteraan perangkat desa dengan memaksimalkan pendapatan daerah agar stabilitas di tingkat desa tetap terjaga.

Mujid menegaskan bahwa pemerintah dan DPRD terus menjaga komunikasi politik serta koordinasi yang sehat dengan para kepala desa agar kebijakan prioritas tidak terjebak dalam kepentingan lokal.

Hubungan yang solid antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat memperkuat arah pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kelurahan Kemuteran pamerkan songkok sebagai identitas khas Gresik dalam kirab Hari Kemerdekaan, Sabtu, 23 Agustus 2025.-Moch Sahirol Layeli/Harian Disway-

“Desa harus adaptif dan berani berinovasi. Ini waktunya belajar menentukan prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan,” tutup Mujid.

BACA JUGA:Gus Yani: Diskon 80 Persen PBB-P2 Dongkrak Realisasi Pajak Gresik hingga 82 Persen

Sudah saatnya desa berorientasi pada kebutuhan riil warga dan potensi lokal yang dapat digerakkan untuk mencapai kemandirian ekonomi

Dengan proyeksi APBD Gresik 2026 sebesar Rp3,3 triliun, lebih kecil dari RKPD sebelumnya yang mencapai Rp3,9 triliun, DPRD Gresik berharap pemerintah desa dapat beradaptasi dengan kondisi fiskal baru tanpa kehilangan semangat pelayanan publik.

“Yang paling penting adalah bagaimana setiap rupiah bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tandas Mujid. (*)

Sumber: