DPRD Gresik Pastikan Nasib Guru Honorer Tak Tersisih: Insentif Terjamin, Status Kian Terakomodasi

Ratusan guru honorer di Kabupaten Gresik masih menggantung nasib di tengah aturan kepegawaian yang kaku. Dari lebih dari 14 ribu pegawai di kabupaten itu, tercatat 338 guru masih berstatus nonASN alias guru honorer. DPRD Gresik pun turun tangan mencari jalan agar para pendidik tetap bisa mengajar tanpa terhenti oleh sekat administratif.

—----

Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir tak menutup mata atas kenyataan itu. Ratusan guru honorer itu termasuk bagian dari 1.459 tenaga harian lepas bersama tenaga kesehatan, administrasi, hingga kebersihan yang belum masuk skema PPPK.

“Kalau bicara kebutuhan tenaga pengajar, kita masih punya PR besar,” ungkap Politikus PKB itu kepada Harian Disway, Selasa, 4 November 2025. Tentu saja, para guru honorer itu belum bisa masuk formasi di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Padahal, imbuh Syahrul, kehadiran dan peran mereka sangat krusial.

BACA JUGA:Dana Transfer Daerah Dipangkas, DPRD Gresik: Perkuat BUMDes dan Kopdes Merah Putih

DPRD Gresik bersama Dinas Pendidikan Gresik beberapa kali duduk bersama membahas jalan tengah untuk kesejahteraan para guru honorer. Di antaranya lewat kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Pendamping, yakni dana bantuan operasional dari Pemkab Gresik yang digunakan untuk membayar insentif para guru nonASN.

Skema tersebut menjadi jaring pengaman agar tenaga pendidik tetap bisa mengajar tanpa terputus oleh aturan administratif. Sebab, kata Syahrul, para guru honorer itu tidak mungkin disamakan dengan tenaga harian lepas.

“Karena itu, kita akomodir lewat Bosda Pendamping. Tujuannya supaya mereka tetap bisa mengajar,” lanjutnya. Selama ini, alokasi anggaran pendidikan di Gresik mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun. Namun, angka besar itu tidak hanya untuk gaji tenaga pendidik, tapi juga untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

BACA JUGA:Sahkan 5 Ranperda Strategis, DPRD Gresik Fokus Tata Kelola 5 Sektor Penting

Meski begitu, tantangan kesejahteraan guru honorer tetap menjadi perhatian utama. Mereka mendapat insentif sebesar Rp600 ribu per bulan lewat Bosda. Hal itu sebagai bentuk upaya maksimal pemerintah daerah dalam batas kemampuan fiskal. Namun, kini pola penyaluran dana diubah agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Mulai akhir tahun nanti, skema pemberian insentif akan langsung masuk ke rekening para guru honorer. Tentu, supaya tidak simpang siur lagi. Mengingat ada isu mereka mendapat Rp300 ribu, bukan Rp600ribu.

Perubahan sistem penyaluran itu menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan pendidikan di Gresik. Syahrul berharap kebijakan tersebut bisa menjamin kepastian hak bagi para pengajar. Terutama di sekolah-sekolah swasta dan pelosok yang masih menggantungkan diri pada honor daerah.

BACA JUGA:Ketua DPRD Gresik Bebaskan Warga Pinjam Mobil Dinas Miliknya, Gratis Sopir dan Bensin

Di sisi lain, DPRD Gresik juga mendorong agar pemerintah daerah tak sekadar memikirkan kesejahteraan, tapi juga keberlanjutan karier guru honorer. Salah satunya dengan memastikan mereka tetap terakomodasi di dalam format kepegawaian. Baik melalui Dapodik maupun sistem Pangkalan Data Sekolah, Siswa, dan Guru (PD Seru). “Jadi meskipun tidak masuk dapodik, mereka tetap terdata di situ. Dari situlah kebutuhan riil sekolah bisa kita lihat,” ungkapnya.

Menurut Syahrul, pendekatan berbasis data seperti itu sangat urgen. tentu agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Bukan hanya berdasarkan formasi administratif.

BACA JUGA:Ketua DPRD Gresik Tertibkan Truk di Jam Sibuk

Sebab, banyak sekolah masih kekurangan tenaga pendidik, tetapi tak bisa menambah guru karena terbentur regulasi. Di tengah situasi itu, DPRD Gresik berkomitmen untuk tidak melakukan pengurangan tenaga pendidikan di tahun 2026. Semua guru yang selama ini mengabdi akan tetap diakomodasi dalam sistem. Setidaknya sampai formasi dan mekanisme nasional benar-benar siap menampung mereka.

“Insyaallah tahun depan tidak ada pengurangan tenaga. Semua tetap kita pekerjakan. Karena bagaimana pun, pendidikan tidak boleh terputus hanya karena status kepegawaian,” tegasnya.

Kini, pemerintah daerah berfokus pada dua hal: memperbaiki fasilitas sekolah dan menjaga kesinambungan tenaga pendidik. Meski belum menyentuh semua aspek modernisasi, DPRD Gresik menilai prioritas saat ini masih pada pemenuhan kebutuhan dasar. Mulai dari atap yang tak bocor, lantai yang tak rusak, dan guru yang tetap berdiri di depan kelas.

Sumber: