Ketimpangan Gaji Sopir MBG dan Guru Honorer, DPR: Guru Kuliah 'Berdarah-Darah', Tapi Kok Diperlakukan Beda?

HARIAN DISWAY - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto menyoroti ketimpangan perlakuan negara terhadap pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan guru honorer saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Selasa, 20 Januari 2026.

Menurutnya, tidak adil ketika sopir pengantar makan bergizi gratis (MB) itu menerima gaji lebih tinggi dibanding guru honorer. Apalagi, guru honorer selama ini mengabdi mendidik generasi bangsa.

Seharusnya, kata Edy, negara memberikan perlakuan yang setara terhadap seluruh pekerja yang berkontribusi dalam pelayanan publik.

BACA JUGA:BGN Bantah Anggaran Pendidikan Dipangkas untuk MBG

BACA JUGA:MBG sudah Berjalan Setahun, BGN Pastikan Guru akan Dapat Jatah

“Sopir BGN, sopir MBG yang mengantar, gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak. Mereka kuliah berdarah-darah, tapi kok perlakuannya berbeda? Ini menjadi tidak adil,” ujar Edy dalam forum tersebut.

Ia juga menyinggung kebijakan pengangkatan pegawai BGN menjadi P3K. Khusunya tenaga SPPG, ahli gizi, dan akuntan.

“Dalam ketenagakerjaan, ada tiga hal yang harus dipenuhi: perintah, upah, dan status. Kalau negara ingin menjadi contoh pemberi kerja yang baik, maka ketiganya harus jelas. Karena itu tepat jika tenaga SPPG, ahli gizi, dan akuntan diangkat sebagai P3K,” katanya.

Namun, Edy mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti di sektor pangan dan gizi semata. Ia mendesak pemerintah, khususnya presiden, untuk juga menuntaskan persoalan PPPK.

BACA JUGA:Tegas! BGN Tutup Permanen Dapur SPPG Penyebab Keracunan dalam Program MBG

BACA JUGA:BGN Pastikan Anak Jalanan Berusia Pelajar Tetap Dapat MBG

“Saya berharap ini menjadi efek domino. Presiden harus diyakinkan untuk menyelesaikan seluruh persoalan P3K, terutama bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan. Kalau tidak, protes akan terus berlanjut,” tegasnya.

Dalam RDP itu, Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan perkembangan rekrutmen pegawai di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ia menyebut, pada tahap pertama telah direkrut 2.080 P3K yang resmi menjadi ASN per 1 Juli 2025.

Selanjutnya, dilakukan seleksi terhadap sekitar 32.000 formasi. Terdiri dari kepala SPPG, tenaga akuntansi, dan tenaga gizi.

Dari jumlah tersebut, 31.250 orang merupakan kepala SPPG yang berasal dari program Sarjana Penggerak Pangan Indonesia. Serta 750 formasi terbuka untuk umum. Masing-masing 375 akuntan dan 375 tenaga gizi.

“Mereka telah melalui tahapan seleksi berbasis komputer dan saat ini dalam proses pengisian daftar riwayat hidup serta pengusulan nomor induk P3K. Diperkirakan mulai diangkat per 1 Februari 2026,” jelas Dadan.

BGN juga berencana membuka seleksi P3K tahap ketiga dan keempat bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB. Dengan total formasi masing-masing sekitar 32.460 orang.

Meski demikian, DPR menekankan pentingnya keadilan kebijakan ketenagakerjaan. Agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Khususnya di kalangan guru honorer dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. (*)

*) Lailatul Arifah, Peserta Magang dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sumber: youtube tribunnews