MBG sudah Berjalan Setahun, BGN Pastikan Guru akan Dapat Jatah

HARIAN DISWAY - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berlangsung tepat satu tahun pada 6 Januari lalu. Sebanyak 55,1 juta orang sudah merasakan manfaatnya. Kini, pemerintah ingin merambah seluruh ekosistem sekolah. Termasuk guru dan pegawai. 

Keputusan Presiden untuk memasukkan guru dan pegawai sekolah sebagai penerima manfaat MBG menjadi sinyal perubahan pendekatan. Program gizi dipandang sebagai upaya membangun lingkungan belajar yang sehat secara menyeluruh.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyebut kebijakan tersbut lahir dari realitas di lapangan. Ada kesenjangan. Di satu sekolah saja, tercatat sekitar 118 guru dan staf.

BACA JUGA:BGN Pastikan Anak Jalanan Berusia Pelajar Tetap Dapat MBG

BACA JUGA:Sindir Orang yang Nyinyir MBG Lagi, Prabowo: MBG Banyak Ditunggu Anak-Anak

“Jangan sampai muridnya makan, tapi gurunya tidak," ujar Benjamin dalam keterangannya di SMKN 1 Jakarta, Kamis 8 Januari 2026.

Lonjakan penerima manfaat yang nyaris sembilan kali lipat tentu mencerminkan keberhasilan ekspansi. Namun, tantangan tata kelola juga masih menjadi “pekerjaan rumah”.

Ya, program MBG melampaui ekspektasi awal. Jika pada awal 2025 program ini hanya menargetkan 6 juta penerima, per Januari 2026 jumlahnya melonjak menjadi 55,1 juta jiwa. Dan ditargetkan mencapai 82,9 juta orang sekaligus mengejar sertifikasi akreditasi. 

Selain itu, hampir 19.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, tidak semua SPPG bisa langsung beroperasional.  Proses administrasi hingga pendanaan memerlukan waktu 5–8 hari. 

BACA JUGA:Hasil Retret Hambalang: APBN 2026 Tak Direvisi, Anggaran MBG Tetap Sesuai Ketetapan

BACA JUGA:1 Tahun MBG Capai 55 Juta Penerima Manfaat, Prabowo Tekankan Nol Kesalahan

"Sehingga yang terbentuk di Januari itu akan mulai kegiatan akhirnya di sesi kedua," ucap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat meninjau SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, kemarin.

Di tengah ekspansi masif itu, MBG juga diuji oleh sejumlah hal. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyinggung dugaan keterkaitan 102 yayasan mitra dengan lingkaran pejabat memaksa pemerintah memberi klarifikasi.

Namun, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan SPPG bersifat terbuka bagi seluruh warga negara. Tidak ada privilese bagi mitra tertentu dan pengawasan dilakukan lintas sektor. “Pejabat, maupun siapa pun itu, adalah warga negara Indonesia," ujarnya.

Sumber: