BACA JUGA:Penerbangan Perdana Airbus A400M Milik Indonesia Antarkan Menhan Kunker ke Aceh
Yang dianggap paling penting oleh Edna adalah pernyataan Sjafrie bahwa “tidak boleh ada negara di dalam negara.”
"Jadi, dia bilang begitu, karena itu dia lapor ke Presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada Bea Cukai dan tidak ada Imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang," ungkapnya.
Menurutnya, meskipun IMIP merupakan perusahaan patungan dan banyak pekerja Indonesia di dalamnya, ketiadaan otoritas negara tetap menjadi masalah fundamental.
Dia menilai sikap Menhan menunjukkan ketegasan negara dalam menjaga kedaulatan.
BACA JUGA:Kemenhan Ambil Alih Anggaran BBM Alutsista, Sjafrie: Demi Transparansi dan Efisiensi
BACA JUGA:Menhan Sjafrie Pastikan Tak Ada Wajib Militer dan Dwifungsi dalam UU TNI
"Pernyataannya tegas banget ya dan untuk jabatan menteri itu, itu pernyataannya yang yang telak gitu ya, yang keras dan beliau itu ngomong juga bahwa "kita harus berdaulat! Ini adalah harta kita, kita harus menjaganya," tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kita harus tahu barang yang keluar masuk," terangnya.
Edna juga menyoroti fakta bahwa bandara IMIP sudah beroperasi sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2019.
“Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Nah itu kita pertanyakan ya... kenapa diam aja?” tuturnya.
Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya tekanan atau kepentingan tertentu yang membuat aparat tidak bertindak.
"Entah karena ada tekanan dari luar, apakah tekanan dari dari IMIP atau tekanan dari Jakarta? Nah kita kan enggak tahu itu. Menurut saya perlu diinvestigasi juga, termasuk pertanyaan kepada perusahaan IMIP-nya kan," tukasnya. (*)