Bandara Morowali Beroperasi tanpa Otoritas Negara, Menhan Sjafrie: Tidak Boleh Ada Negara di dalam Negara
Ilustrasi bandara; Isu akses di bandara IMIP tersorot sebab selama ini bandara dan komplek IMIP disebut-sebut sulit atau bahkan tidak bisa dimasuki oleh aparat pemerintah. -dok Disway-
HARIAN DISWAY – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap temuan mengejutkan setelah melakukan kunjungan selama dua hari ke Kawasan Industri Indonesia Morowali (IMIP) pada 19–20 November 2025.
Dalam kunjungannya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan, Sjafrie mendapati adanya kejanggalan serius terkait akses dan minimnya otoritas negara di kawasan strategis tersebut.
Isu mengenai akses bandara IMIP kembali mencuat setelah laporan bahwa bandara dan kompleks industri itu sulit. Bahkan nyaris tak bisa dimasuki aparat pemerintah.
BACA JUGA:Viral Banjir Bandang Hanyutkan Bangunan di Morowali Utara, 1 Orang Meninggal Dunia
Selain itu, tidak ditemukan keberadaan Bea Cukai maupun Imigrasi sebagai otoritas resmi negara di area bandara.
Sjafrie menegaskan dengan keras bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara. Pernyataan tersebut memantik sorotan publik, terutama terkait potensi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional di kawasan industri raksasa di Sulawesi Tengah tersebut.
Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline menghubungkan polemik ini dengan perintah Presiden Prabowo Subianto terkait latihan TNI di wilayah dekat tambang ilegal, termasuk Bangka Belitung dan Morowali.
"Ini kayanya berawal dari perintah pak Presiden, jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau kita merujuk lagi pada tahun 2014, itu kan pak Prabowo pada waktu kampanye udah ngomong bocor-bocor,” ujar Edna dalam sebuah wawancara dikutip Kamis, 27 November 2025.
BACA JUGA:Mandiri Sahabat Desa: Upaya Bank Mandiri Berdayakan Masyarakat Pedesaan di Morowali
BACA JUGA:Kemenperin dan Pemkab Morowali Bersinergi Cetak SDM Industri Terampil Melalui Program Beasiswa
Ia menjelaskan bahwa tambang ilegal menjadi salah satu sumber kebocoran terbesar, sehingga Presiden memerintahkan TNI melakukan pelatihan di wilayah-wilayah rawan tersebut.
Edna pun terkejut ketika mengetahui bahwa kawasan IMIP seluas 4.000 hektare memiliki bandara sendiri, namun tidak ada otoritas Indonesia di dalamnya.
"Untuk lebih spesifiknya lagi, Morowali ini juga baru saya tahu ternyata morowali itu luasnya 4.000 hektare, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa di awasi, tertutup. Infonya tuh aparat keamanannya tuh nggak bisa masuk," bebernya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
