HARIAN DISWAY – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Husen menyatakan tingkat perekonomian masyarakat membaik kendati ada banyak tantangan. Berbagai indikator menunjukkan adanya perbaikan taraf hidup masyarakat.
“PDRB Kabupaten Lamongan itu termasuk kategori tinggi dengan kisaran Rp45-Rp46 triliun per tahun. Itu artinya orang Lamongan bisa mencari makan, bisa mencari hidup,” ujarnya dalam pesan suara yang diterima Rabu, 26 November 2025.
Ia lantas mencontohkan tentang nasi goreng. Menurutnya, harga nasi goreng di Lamongan lebih tinggi ketimbang wilayah sekitarnya. “Di Bojonegoro, saya masih menemukan nasi goreng harga Rp7 ribu seporsi. Di Lamongan, harganya sudah Rp10 ribu seporsi. Berarti masyarakat Lamongan daya belinya lebih bagus,” katanya.
Saat ini, yang menjadi concern Husen di Lamongan adalah infrastruktur. Khususnya, jalan raya. Infrastruktur menjadi prioritas karena fungsinya yang memang penting.
BACA JUGA:Masuk Bursa Ketua DPC PDIP Lamongan, Wabup Dirham Serius Jalani Seleksi
BACA JUGA:PDIP Dorong Akselerasi Program Kerakyatan di Lamongan
“Masyarakat Kabupaten Lamongan mampu secara ekonomi. Maka, yang perlu pemerintah lakukan adalah memperbaiki layanannya. Misalnya, ngapiki dalan (memperbaiki jalan, Red.),” ungkap politikus PDIP tersebut.
Jalan raya yang menjadi bagian dari infrastruktur Kabupaten Lamongan memainkan peranan penting. Kegiatan masyarakat sehari-hari, menurut Husen, membutuhkan akses jalan raya yang bagus.
“Ruas jalan memang menjadi pantauan kami, karena wilayah Kabupaten Lamongan ini tidak kecil. Bahkan, sangat luas,” lanjutnya.
Berdasar SK Bupati Lamongan 2024, diketahui bahwa jumlah jalan kabupaten di Lamongan total 135 ruas. Sedangkan, jumlah jalan poros strategis mencapai 150 ruas. “Ada 285 ruas jalan yang sudah ditetapkan statusnya,” kata Husen.
BACA JUGA:Rumuskan Strategi Pemenangan, PDIP Jatim Jaring Generasi Z
BACA JUGA:DPD PDIP Jatim Junjung Integritas, Hormati Proses Hukum Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang Ditangkap KPK
Jika diukur, panjang ruas jalan kabupaten mencapai 667 kilometer. “Jalan menjadi prioritas untuk dibangun karena mendukung pergerakan ekonomi masyarakat,” katanya.
Mata pencaharian terbesar masyarakat Lamongan adalah pertanian dan perikanan. “Karena itu, saat panen butuh jalanan yang lancar untuk mendistribusikan hasil panen,” lanjut Husen.
Tentang nelayan, ia mengatakan bahwa Kabupaten Lamongan punya PR jangka panjang. Yakni, pesisir pantai/bibir pantai. “Kekuatan ekonomi masyarakat pantura juga tergantung kebijakan strategis bersama antara pusat, provinsi dan kabupaten,” ujar ketua DPC PDIP Lamongan itu.
Di Lamongan, ada beberapa aset yang dikelola bersama dengan pusat dan provinsi. Di antaranya adalah Lamongan Shorebase dan ASDP Paciran. “Semua itu juga bisa menjadi sumber pemasukan daerah jika dikelola dengan baik,” kata Husen.
BACA JUGA:Sudewo Urung Lengser, Usul Pemakzulan Bupati Pati Cuma dari PDIP
BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri Dorong Kader PDIP Kepala Daerah Jatim Berkolaborasi agar Mandiri
Sebagai bagian dari tiga pilar utama pemerintahan di mana PDIP Lamongan menjadi bagian dari semuanya, Husen mengaku harus selalu berpikir strategis untuk kesejahteraan masyarakat.
“Untuk yang mata pencahariannya nelayan itu, kita harus memikirkan juga jika sedang cuaca ekstrem lalu harus bagaimana,” ungkapnya.
Dia menegaskan bahwa Kabupaten Lamongan membutuhkan masterplan yang berisi tata kelola komplet semua bidang pendukung kehidupan, demi kesejahteraan rakyat. (*)