HARIAN DISWAY - Konflik Rais Aam versus Mantan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf terus bergulir. Pada Sabtu, 6 Desember 2025 kemarin, sejumlah anggota mustasyar (penasihat) PBNU hadir dan berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.
Dalam forum tersebut, hadir 7 dari total 30 orang anggota Mustasyar PBNU. Hadir secara daring melalui zoom antara lain KH. Ma’ruf Amin, KH. Abdullah Ubab Maimoen, dan Nyai Shinta Nuriyah Wahid. Sedangkan yang hadir secara fisik di Ndalem Kasepuhan Tebuireng adalah KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Jazuli, KH. Said Aqil Siradj, dan Nyai Mahfudhoh Aly Ubaid.
Dalam forum tersebut, hadir juga Ketua Umum PBNU nonaktif, yakni KH. Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Ia mengungkapkan, kehadirannya di Jombang adalah memenuhi panggilan para kiai sepuh.
"Apapun nanti yang diminta saya siap, apapun yang ditanyakan saya siap jawab," katanya seperti ditulis Antara.
BACA JUGA:Syuriah PBNU Tolak Rekomendasi Forum Sesepuh, Rapat Pleno Tetap Berjalan
BACA JUGA:Gus Imron Tegaskan Surat Pleno PBNU Cacat Moral dan Material
Dalam forum tersebut, Yahya mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait berbagai hal yang dituduhkan kepadanya. Mulai dari tata keuangan organisasi, hingga kedekatan dengan jaringan pro Israel. Kesempatan yang disebut Gus Yahya tidak pernah ia dapatkan dari Syuriah.
Yahya juga membawa sejumlah dokumen untuk klarifikasi pada para kiai sepuh. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal dari jalan penyelesaian," kata dia.
Hasil rapat para kiai sepuh lantas dijelaskan oleh KH. Ma'ruf Amin, mustasyar PBNU sekaligus mantan Wakil Presiden RI. Ada empat kesimpulan yang dihasilkan.
- Pertama, Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.
- Kedua, forum juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.
- Ketiga, forum merekomendasikan agar Rapat Pleno utk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
- Keempat, Forum Sesepuh dan Musytasar Nahdlatul Ulama mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan.
BACA JUGA:Gus Imron Tegaskan Surat Pleno PBNU Cacat Moral dan Material
BACA JUGA:Kiai Mif vs Gus Yahya di Pusaran Konflik PBNU
Ma'ruf Amin menambahkan, forum meminta persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa.
Meski demikian, Dewan Syuriah PBNU nampaknya tidak akan menerima hasil keputusan ini. Rais Syuriah PBNU KH. Mohammad Nuh alias Pak Nuh yang diutus untuk mengadiri rapat tersebut mengungkapkan bahwa forum sesepuh tidak bisa membatalkan rapat pleno pemilihan Pj Ketum PBNU yang akan digelar pada Selasa hingga Rabu, 9-10 Desember mendatang.
“Kami tetap menghormati saran dan masukan beliau yang hadir, baik secara daring maupun luring. Saran dan masukan kami perhatikan, tapi pengambilan keputusan tetap harus melalui mekanisme organisasi. Untuk itu, rapat pleno tetap dilaksnakan sesuai dengan yang telah direncanakan,” tegas Pak Nuh.
Sebab, menurut Pak Nuh, forum resmi untuk memberikan nasehat bagi Mustasyar adalah di Rapat Pleno.(*)