Dari sisi mobilitas, pendataan mencatat 41,16 persen penduduk IKN lahir di luar wilayah IKN.
Sementara itu, 6,03 persen merupakan penduduk yang berpindah ke IKN dalam lima tahun terakhir.
BACA JUGA:Batas Wilayah IKN Resmi Disepakati, Basuki: Perkuat Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pembangunan
BACA JUGA:Prabowo Resmi Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik Indonesia Mulai 2028
Tiga provinsi asal migrasi masuk terbesar ke IKN adalah Kalimantan Timur: 29,20 persen, Sulawesi Selatan: 20,36 persen, Jawa Timur: 12,91 persen.
PPIKN 2025 juga merekam kondisi kesehatan dan sosial penduduk. Angka kematian bayi tercatat pada kisaran 14–15 per 1.000 kelahiran hidup.
Sementara angka kematian ibu berada pada kisaran 143 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun angka kelahiran total di IKN tercatat sebesar 2,14.
"Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata jumlah anak yang diinginkan oleh perempuan usia 15-49 tahun di IKN (2,59) yang menunjukkan adanya underachieved fertility di IKN," tulis keterangannya.
Selain itu, pendataan menghasilkan data geotagging rumah tangga untuk mendukung kebijakan berbasis spasial.
BPS mencatat masih terdapat 232 rumah tangga (0,54%) dengan lantai terluas berupa tanah, 142 rumah tangga (0,33%) tanpa fasilitas buang air besar, 530 rumah tangga (1,22%) yang menggunakan air hujan sebagai sumber air minum utama, 49 rumah tangga (0,11%) yang belum mendapat aliran listrik
Data tersebut menjadi gambaran awal tantangan sosial dan infrastruktur yang masih perlu dibenahi seiring pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. (*)