JAKARTA, HARIAN DISWAY- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menjelaskan alasan partainya mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD.
Baginya, demokrasi tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai pemberian hak pilih langsung kepada masyarakat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan merupakan tujuan utama dalam praktik demokrasi.
"So, the end of democracy, sebenarnya kan kesejahteraan rakyat. Jadi, tidak bisa kemudian kita mengecilkan demokrasi, hanya sampai bahwa kita itu bisa vote siapa pemimpin kita," ujar menteri luar negeri itu.
Menurutnya, kebebasan berpendapat dan rasa aman dalam menyampaikan pandangan merupakan unsur penting demokrasi, namun bukan satu-satunya ukuran keberhasilannya.
BACA JUGA:Budi Arie Cari Perahu Politik? Gerindra Menolak, PSI Juga Tutup Pintu
BACA JUGA:Taklimat Prabowo pada Kader Gerindra di Hambalang: Gunakan Kekuasaan untuk Menyejahterakan Rakyat
Sebab, imbuhnya, demokrasi adalah metode untuk mencapai tujuan tersebut, bukan tujuan itu sendiri.
Ia juga memaparkan sejumlah pertimbangan teknis terkait usulan pilkada tidak langsung. Pertama, pelaksanaan Pilkada dinilai membutuhkan anggaran yang sangat besar.
"Sepanjang ingatan saya aja waktu 2015 itu dari Rp7 triliun ke pemilu terakhir itu 2024, angkanya antara Rp37-44 triliun, yang merupakan dana hibah pemerintah daerah untuk pelaksanaan pilkada," kata Sugiono.
Menurutnya, dana sebesar itu dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lain, seperti pendidikan, yang berdampak jangka panjang.
BACA JUGA:Budi Arie Beri Sinyal Masuk Gerindra, Dukungan Projo ke Prabowo-Gibran Makin Solid
BACA JUGA:#Reset Indonesia, Becermin ke Arah Pembangunan Bangsa
Kedua, Pilkada langsung kerap memicu polarisasi dan perpecahan di masyarakat. Ketiga, meskipun demokrasi menjamin hak memilih dan dipilih, pada praktiknya tingginya biaya politik kerap menjadi hambatan bagi banyak warga negara.
"Saat ini, dengan sistem saat ini, dia berhadapan dengan biaya politik yang tinggi," ujarnya.