Perekonomian Indonesia sampai di persimpangan jalan pada 2026 ini. Setiap keputusan pemerintah menjadi krusial karena sektor bisnis dan usaha akan meresponsnya dengan sensitif.
MENYOROTI perekonomian nasional berdasar fenomena akhir 2025, Ketua Kadin Surabaya M. Ali Affandi La Nyalla Mattalitti dan pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Prof Rahma Gafmi sepakat, ada banyak hal yang harus dikejar agar 2026 tidak suram.
Ali optimistis perekonomian nasional masih akan bisa tumbuh sampai 5 persen. Namun, Rahma mengingatkan ancaman perlambatan ekonomi yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Bisa jadi, pertumbuhannya hanya akan mentok 3 persen. Jika benar, itu akan menjadi angka terendah sejak Orde Baru.
”Dengan prediksi pertumbuhan 3 persen, waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan pendapatan nasional yang semula 14 tahun bisa menjadi 24 tahun,” papar Rahma saat dihubungi Harian Disway pada Selasa, 30 Desember 2025.
Artinya, menurut dia, generasi muda hari ini mungkin tak akan pernah merasakan kesejahteraan dalam hidup mereka.
BACA JUGA:Optimisme Ekonomi 2026, Pasar Kerja Harus Berubah
BACA JUGA:Prediksi Fengshui Indonesia 2026, Harmoni dalam Nyala Api
PROF RAHMA GAFMI memperingatkan ancaman perlambatan ekonomi yang bisa membuat daya beli masyarakat ambruk pada 2026 ini.--Dokumentasi Pribadi
Daya Beli Bisa Ambruk
Yang bikin khawatir, potensi perlambatan itu memicu deflasi yang destruktif. Sebab, daya beli masyarakat ambruk. Sementara itu, sektor riil lesu, utang global membengkak, penetrasi AI kian masif menggusur tenaga kerja, dan permintaan agregat terus melemah.
”Turunnya harga yang tidak dipicu inovasi tapi karena tak punya daya beli ini bisa memicu kerusuhan sosial,” sambungnyi.
Dia juga memperingatkan bahwa kebijakan moneter sudah ”tidak punya gigi”. Bank Indonesia (BI) memang menargetkan inflasi 2,5 sampai 1 persen dan suku bunga 4,75 persen. Namun, jika The Fed menaikkan suku bunga dengan lebih agresif, rupiah akan terdepresiasi. Itu akan memicu imported inflation dari sektor energi dan pangan global.
”Satu-satunya jalan: kebijakan fiskal ekspansif. Potong pajak, suntikkan likuiditas langsung ke rumah tangga dan UMKM. Biarkan mereka yang belanja. Bukan korporasi yang menimbun uang,” terang Rahma.
BACA JUGA:SIER dan Bosai Teken MoU, Investasi Rp25 Triliun Serap 7 Ribu Pekerja
BACA JUGA:Pemkot Surabaya Butuh Investasi Rp11 Triliun untuk Penuhi Target
Ketidakpastian Bikin Investor Lari
Di sisi lain, Ali memilih tetap optimistis dengan sejumlah syarat. ”Kita masih bisa tumbuh 5 persen pada 2026, asal investor yakin pada kepastian hukum dan stabilitas,” katanya kepada Harian Disway Rabu, 31 Desember 2025.
Ia mengakui bahwa iklim investasi memang sedang suram. Regulasi tidak konsisten, premanisme membayangi pelaku usaha, dan infrastruktur masih belum merata. Kendati demikian, minat investor –khususnya di sektor hijau, digital, dan hilirisasi– masih tinggi.
”Investor tidak lari dari risiko. Mereka lari dari ketidakpastian. Jika pemerintah bisa menyederhanakan perizinan, melindungi hak properti, dan meningkatkan kualitas SDM, arus FDI (foreign direct investment, Red) akan kembali mengalir,” paparnya. Maka, untuk mewujudkan stabilitas ekonomi, Indonesia membutuhkan reformasi struktural.
BACA JUGA:Fair Trade Donald Trump Resmi Berlaku, Ini Respon Kadin Surabaya
BACA JUGA:Emil Dardak Paparkan Kunci Sukses Jatim Genjot Investasi di Musyawarah Kadin Surabaya
KETUA KADIN SURABAYA M. Ali Affandi La Nyalla Mattalitti optimistis perekonomian bisa tumbuh 5 persen asal pemerintah mau berbenah dan melakukan reformasi struktural pada 2026 ini.--Dokumentasi Pribadi
Bukan Tahun untuk Pesimistis
Ali juga menyoroti sektor pariwisata dan ekonomi digital sebagai penopang utama perekonomian dalam negeri. Pariwisata tumbuh 7,89 persen year-on-year (YoY) pascapandemi. Sementara itu, ekonomi digital mencapai USD146 miliar atau sekitar Rp2,4 kuadriliun pada 2025. ”Tapi, transformasi digital harus inklusif,” pesannya.
Ia juga menegaskan bahwa pada 2026, keberlanjutan bukan lagi pilihan moral, melainkan prasyarat investasi. Isu environmental, social, governance (ESG) bukan lagi sampingan, melainkan syarat utama agar bisa memasuki rantai pasok global.
Proteksionisme Amerika Serikat (AS) dengan tarif 19 persen terhadap Indonesia, menurut Ali, masih menghambat ekspor. Namun, peluang terbuka melalui diversifikasi pasar ke Afrika, Timur Tengah, dan penguatan kerja sama dengan BRICS dan ASEAN+3.
Hilirisasi nikel dan batu bara juga krusial untuk meningkatkan nilai tambah. ”Ini bukan tahun untuk euforia berlebihan, tapi juga bukan tahun untuk pesimis,” tandas Ali.
BACA JUGA:Purbaya Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 6 Persen pada 2026
BACA JUGA:Mitigasi Gelombang Bencana Inkompetensi Kepemimpinan: Renungan Awal 2026
Layaknya jalan, persimpangan selalu menyajikan pilihan. Indonesia bisa memilih untuk berani dan menjalani 2026 sambil mewujudkan reformasi struktural. Atau, tetap stagnan dan terus terperangkap dalam stabilitas semu yang rapuh. Selamat tahun baru! (*)