Sinkronisasi kebijakan antara Pemprov Jatim serta 38 pemerintah kabupaten dan kota dinilai mampu menjamin keamanan pasokan, keandalan stok, serta transparansi penyaluran BBM bersubsidi.
“Pemprov Jatim berkomitmen memperkuat pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi di sektor hilir demi terwujudnya ketahanan energi yang berkeadilan bagi masyarakat,” ujar Khofifah. (*)