BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Anggaran Bencana Rp60 Triliun Cukup, Dana MBG Tak Dialihkan
Menurut Nanik, MBG tidak diawasi oleh BGN saja. Bahkan untuk urusan data, haknya ada di Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan data agar tetap objektif. Sebanyak 17 kementerian dan lembaga dilibatkan dalam tim koordinasi pengawasan untuk menutup celah konflik kepentingan.
Semakin besar skala penerima, semakin tinggi pula tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi kualitas. Tahun kedua MBG bukan lagi soal membuktikan program bisa berjalan. Melainkan memastikan pelaksanaannya adil, bersih, dan berkelanjutan tanpa kehilangan tujuan awalnya. (*)