Namun, setelah 15 tahun kemudian, pertanyaannya lebih konkret: siapakah kader terbaik yang mampu memikul beban ideologi sekaligus kompleksitas negara? Pada usia senja Megawati, pertanyaan itu bukan spekulasi personal, melainkan kebutuhan institusional.
Partai ideologis tidak boleh menggantungkan masa depannya pada figur tunggal, betapa pun besar jasanya, ia tetap dituntut untuk menyiapkan transisi yang rapi, legitimate, dan diterima kader. Jika tidak, hal itu akan menjadi problem di kemudian hari.
Di sisi lain, problem negara hari ini jauh lebih berat daripada satu dekade lalu. Ekonomi global melambat, geopolitik internasional tidak menentu, konflik dan intervensi, seperti yang disinggung Megawati dalam pidato rakernas, kembali menjadi instrumen politik global.
Dampaknya langsung terasa di dalam negeri: tekanan fiskal, ketidakpastian investasi, naiknya angka pengangguran, dan kesejahteraan rakyat yang belum pulih sepenuhnya.
Dalam konteks ini, ideologi tidak cukup berhenti pada kecaman moral terhadap kapitalisme global. Ia juga dituntut menjelma menjadi kebijakan konkret yang melindungi rakyat dari guncangan eksternal.
Di sinilah posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan menjadi krusial dan rawan. Apakah ia masih mampu menjaga jarak kritis seperti yang dicita-citakan dalam kongres 2010 ataukah ia sepenuhnya menyatu dengan logika stabilitas kekuasaan?
Rakernas 2026 secara eksplisit menyatakan keberanian berdiri di pihak kebenaran ekologis dan sosial. Namun, keberanian itu akan diuji bukan oleh pidato, melainkan oleh sikap politik nyata.
Partai akan dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, ketika harus memilih antara kepentingan jangka pendek pertumbuhan ekonomi dan perlindungan rakyat kecil; antara kompromi elite dan disiplin ideologis; antara merapatkan barisan dan membuka ruang kritik internal.
Kekuatan utama PDI Perjuangan tetap terletak pada ideologi dan basis massa. Kelemahannya justru inheren pada kekuatan itu: ukuran yang besar, sejarah panjang, dan dominasi kekuasaan membuat perubahan berjalan lambat dan konflik internal mudah membesar.
Tanpa sistem merit yang tegas, pengelolaan SDM partai berisiko terjebak pada patronase. Tanpa konsolidasi yang jujur, ajakan ”tidak terpecah belah” bisa berubah menjadi sekadar imbauan moral.
Pidato kongres 2010 dan rakernas 2026, bila dibaca bersama, memperlihatkan satu garis yang sama: kegelisahan tentang Indonesia. Keduanya adalah dua penanda waktu yang memperlihatkan perjalanan sebuah partai dan sebuah republik. Yang satu penuh keberanian memilih posisi.
Yang lain penuh kehati-hatian menjaga arah. Di antara keduanya, terbentang pertanyaan yang belum selesai dijawab: apakah ideologi masih cukup kuat untuk memimpin keputusan, ataukah ia perlahan berubah menjadi bahasa yang menenangkan kegelisahan pasca kekuasaan.
Jika pidato kongres 2010 adalah pidato yang menentukan tempat berdiri, pidato rakernas 2026 adalah pidato penjagaan arah. Ideologi tetap hadir, bahkan ditegaskan dengan kuat melalui Pancasila 1 Juni, Trisakti, kritik terhadap imperialisme global, dan seruan etika ekologis.
Namun, ideologi kini berfungsi berbeda. Ia tidak lagi digunakan untuk menyatakan posisi politik secara terbuka, melainkan sebagai kerangka legitimasi moral dan perekat internal.
IDEOLOGI DAN POSISI POLITIK
Yang hilang dalam pidato rakernas ini bukanlah ideologi. Yang menghilang adalah keberanian untuk menyebut posisi politik secara terang. Tidak ada pernyataan eksplisit apakah PDI Perjuangan memilih kembali menjadi partai penyeimbang seperti 2010 atau sedang menyiapkan diri sebagai oposisi sistemik.