DI TENGAH hamparan es abadi yang menyelimuti Kutub Utara, suhu geopolitik dunia justru sedang mendidih hingga mencapai titik didih yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dingin berakhir.
Greenland, sebuah wilayah otonom yang secara hukum berada di bawah naungan Kerajaan Denmark, kini telah bermetamorfosis menjadi panggung drama paling krusial dalam percaturan strategi global.
Wilayah itu tidak lagi sekadar dipandang sebagai daratan beku yang sunyi, tetapi telah menjelma menjadi medan pertarungan geopolitik yang paling panas di kawasan Arktik.
BACA JUGA:Isu Greenland Memanas, Indonesia Tegaskan Sikap Non-Blok dan Dorong Diplomasi Damai
Fenomena itu menandai babak baru yang menegangkan, yakni ambisi hegemoni berbenturan keras dengan kedaulatan nasional dan memicu keretakan serius dalam tubuh aliansi militer paling tua di dunia, yakni NATO.
Situasi menjadi makin runyam ketika Presiden Donald Trump secara terang-terangan menegaskan kembali ambisi Amerika Serikat untuk menguasai Greenland. Langkah itu bukan sekadar retorika politik atau wacana jual beli properti raksasa sebagaimana sering disalahartikan oleh publik awam.
Sebaliknya, itu adalah manifestasi nyata dari hard power dan tekanan ekonomi yang dirancang untuk mengamankan kepentingan strategis Washington. Bagi para pengamat militer, langkah itu dibaca sebagai bentuk imperialisme modern yang bertujuan menegaskan superioritas militer Amerika Serikat di kawasan Kutub Utara.
BACA JUGA:Denmark Kirim 58 Orang Tentara Tambahan ke Greenland
BACA JUGA:Tiongkok Desak AS Hentikan Narasi 'Ancaman China' Sebagai Dalih Caplok Greenland
Amerika Serikat menempatkan Greenland sebagai outpost atau pos terdepan yang sangat vital untuk mengendalikan jalur pelayaran Arktik yang kian terbuka akibat perubahan iklim, menempatkan radar pertahanan canggih, serta menguasai cadangan sumber daya mineral kritis yang terkandung di perut bumi Greenland.
Namun, bagi NATO Eropa, tindakan agresif Washington tersebut dirasakan sebagai tamparan keras terhadap kedaulatan Denmark dan ancaman langsung bagi stabilitas regional. Eropa menilai langkah sepihak itu sebagai pelanggaran prinsip solidaritas kolektif yang selama ini menjadi fondasi aliansi.
Hal itu menjadi simbol menyakitkan bahwa Washington tampaknya tidak lagi memandang negara-negara Eropa dalam NATO sebagai mitra yang setara, tetapi sekadar instrumen subordinasi yang harus tunduk pada kepentingan nasional Amerika Serikat.
BACA JUGA:Hadapi Ancaman AS, Prancis dan Jerman Kirim Tentara untuk Perkuat Pertahanan Greenland