SURABAYA, HARIAN DISWAY - Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Timur meminta pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau BoP, sebagai bagian dari transparansi kebijakan luar negeri, Rabu, 28 Januari 2026.
Ketua ICMI Jawa Timur Ulul Albab menyampaikan bahwa isu Board of Peace perlu disikapi secara jernih dan proporsional, mengingat Indonesia memiliki komitmen historis dan konstitusional terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, kejelasan mandat Indonesia dalam forum tersebut penting agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di ruang publik.
“ICMI Jawa Timur tidak sedang mempersoalkan niat baik pemerintah. Yang kami dorong adalah kejelasan mandat dan keterbukaan informasi agar publik memahami secara utuh posisi Indonesia,” ujar Ulul Albab.
ICMI Jawa Timur menilai terdapat tiga hal utama yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah. Pertama, terkait mandat konkret Indonesia dalam Board of Peace. Publik dinilai perlu mengetahui peran dan batas keterlibatan Indonesia, apakah sebagai mediator, fasilitator dialog damai, atau dalam peran lainnya.
BACA JUGA:Refleksi Akhir Tahun ICMI Jatim Dorong Lompatan Moral dan Tata Kelola Nasional 2026
BACA JUGA:ICMI Jatim Tegaskan Aspirasi Rakyat Harus Didengar, Desak Eksekutif dan DPR Buka Dialog
Menurut Ulul Albab, kejelasan tersebut penting untuk mencegah spekulasi politik serta menjaga konsistensi arah diplomasi Indonesia. Ia menegaskan bahwa transparansi justru akan memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri di mata publik.
Kedua, ICMI Jawa Timur meminta penjelasan mengenai bagaimana posisi Palestina diperjuangkan dalam kerangka Board of Peace. Ulul Albab menekankan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini bersifat konsisten dan memiliki dasar moral serta konstitusional yang kuat.
“Keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional apa pun harus tetap mencerminkan keberpihakan pada perlindungan warga sipil, penghentian kekerasan, dan solusi damai yang adil bagi Palestina,” katanya.
Ketiga, ICMI Jawa Timur menyoroti pentingnya konsistensi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dengan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurutnya, perlu ada jaminan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak melemahkan peran PBB sebagai forum utama penyelesaian konflik global.
Ulul Albab menegaskan bahwa permintaan klarifikasi ini bukan merupakan bentuk tekanan politik terhadap pemerintah. Ia menyebut sikap tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol intelektual atau intellectual checks and balances yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Dalam prinsip good governance, transparansi dan akuntabilitas justru memperkuat legitimasi kebijakan. Pemerintah yang terbuka akan memperoleh kepercayaan publik yang lebih kuat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ICMI Jawa Timur menilai keterbukaan pemerintah terkait isu Board of Peace akan mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Sikap tersebut juga dinilai penting untuk menjaga kredibilitas diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.