BOGOR, HARIAN DISWAY - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara di kediamannya Hambalang, Bogor, Kamis, 29 Januari 2026.
Rapat tersebut membahas rencana groundbreaking 141.000 unit rumah subsidi yang telah memasuki tahap kesiapan pembangunan.
"Hari Kamis sore tadi, Presiden Prabowo menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di kediaman pribadinya," ujar Sekretaris Kabinet Indra Wijaya, dikutip dari Instagram @sekretariat.kabinet.
Melalui pertemuan itu, Ara melaporkan kepada Presiden bahwa proyek rumah subsidi tersebut telah memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan administratif untuk segera direalisasikan. Pemerintah menargetkan pelaksanaan peletakan batu pertama dilakukan dalam waktu dekat.
BACA JUGA:Program Rumah Subsidi: Target 25.000 Rumah, Realisasi 26.000
BACA JUGA:Maruarar Sirait: Prabowo, Presiden Petugas Rakyat
Prabowo meminta agar pelaksanaan pembangunan rumah subsidi dilakukan secara terkoordinasi dan tepat waktu.
Selain itu, juga memastikan program tersebut berjalan sesuai sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menekankan pentingnya kesiapan lahan, pendanaan, dan perizinan.
Salah satu lokasi yang disiapkan berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi dengan luas lahan 30 hektare yang telah melalui proses pembersihan.
Selain Cikarang, pembangunan rumah subsidi juga direncanakan tersebar di sejumlah wilayah strategis lainnya.
Pemerintah memperkirakan pembangunan 141.000 unit rumah subsidi tersebut akan menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja, khususnya di sektor konstruksi dan industri pendukung. Proyek ini diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi di daerah lokasi pembangunan.
BACA JUGA:Strategi Menuju Swasembada Energi: Prabowo Minta Cadangan BBM Nasional Ditambah Jadi 3 Bulan
Kementerian PKP menyatakan akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembag guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Program rumah subsidi ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional pada 2026. (*)