JAKARTA, HARIAN DISWAY - Berbagai kritik yang dialamatkan kepada keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace yang diumumkan di sela pertemuan World Economy Forum 2026 di Davos, Swiss, dinilai sebagai bentuk apresiasi publik terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kamis, 29 Januari 2026.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, mengatakan kritik dan komentar masyarakat justru menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap arah dan konsistensi politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi indikator bahwa isu kebijakan global mendapat tempat serius di ruang publik nasional.
“Kritik dan komentar terhadap keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace adalah bentuk kepedulian. Artinya masyarakat Indonesia peduli pada garis lurus foreign policy kita,” ujar Teguh Santosa dalam dialog GREAT Talks yang ditayangkan Kamis, 29 Januari 2026.
Ia menambahkan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam isu perdamaian Palestina mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Menurutnya, isu Palestina merupakan agenda lama diplomasi Indonesia yang telah lama tersimpan dalam kerangka kebijakan luar negeri nasional.
BACA JUGA:Menilik Dewan Perdamaian Donald Trump yang Diluncurkan di Davos, Dewan Kontroversial
BACA JUGA:Prabowo Tantang Pebisnis Rakus di WEF Davos 2026: Coba Suap Pemerintah, Anda Akan Terkejut
“Kebijakan Presiden ternyata diapresiasi oleh publik. Apalagi untuk urusan Palestina yang merupakan agenda lama yang kita simpan di playbook foreign policy kita,” sambungnya.
Teguh menjelaskan bahwa Board of Peace bukanlah inisiatif sepihak suatu negara, melainkan produk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilahirkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 pada November 2025. Resolusi tersebut menerima Comprehensive Plan perdamaian di Gaza yang diajukan Donald Trump.
Dalam resolusi itu, Dewan Keamanan PBB juga mengakui kontribusi sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turkiye dalam memfasilitasi upaya perdamaian di Gaza. Pada poin selanjutnya, DK PBB secara resmi menerima pembentukan Board of Peace sebagai bagian dari mekanisme perdamaian internasional.
“Jadi kalau kita melihat Board of Peace dilahirkan melalui Resolusi DK PBB, maka tidak perlu meragukan itikad kehadiran Board of Peace,” kata Teguh.
BACA JUGA:Prabowo Promosikan Danantara sebagai Mitra Investasi Global di WEF Davos 2026
BACA JUGA:Momen Prabowo dapat Aplause saat Pamerkan Program MBG di WEF Davos 2026
Ia mendorong semua pihak untuk mempelajari kembali Resolusi DK PBB 2803 beserta 20 poin Comprehensive Plan yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari resolusi tersebut. Salah satu poin awal dalam rencana itu adalah deradikalisasi di Gaza serta penghentian segala bentuk teror dan kekerasan.
Rencana tersebut juga menegaskan kewajiban Hamas dan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF untuk menghentikan aksi saling serang. Pelucutan senjata disebut sebagai syarat penting untuk mencapai fase awal perdamaian atau negative peace sebelum menuju positive peace.
“Untuk Hamas istilah yang digunakan adalah meletakkan senjata, sementara untuk Israel menarik diri. Kenapa? Karena Gaza bukan milik Israel,” jelas Teguh.