Sebab, pertumbuhan ekonomi yang stabil memungkinkan negara berinvestasi lebih besar pada pendidikan dan riset.
Sedangkan, pendidikan tinggi yang kuat akan melahirkan sumber daya manusia unggul yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Dari sisi hukum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof M. Hadi Shubhan menyampaikan lima hal yang perlu dikawal dalam RUU Sisdiknas.
Yakni eksistensi PTN BH, statuta PTN BH yang harus diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah, kewenangan PTN BH, batas usia pensiun guru besar, serta masa peralihan regulasi.
Pandangan kritis turut disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi periode 2014-2019 Mohammad Nasir.
Ia menyebut sistem pengelolaan pendidikan tinggi harus segera bertransformasi mengikuti tuntutan era digital.
"Paradigma lama yang bersifat top down perlu bergeser menjadi model partisipatif dan kolaboratif, dosen dan mahasiswa diposisikan sebagai mitra belajar," ujarnya.
BACA JUGA:Inovasi RADVent Karya Mahasiswa Unair, Platform Interaktif 3D untuk Belajar Radiologi
BACA JUGA:Inovasi RADVent Karya Mahasiswa Unair, Platform Interaktif 3D untuk Belajar Radiologi
Persoalan pembiayaan pendidikan tinggi juga masih menjadi tantangan besar. Sehingga menuntut perhatian serius pemerintah.
Jika tidak, imbuhnya, perguruan tinggi akan mencari sumber lain yang bisa menghasilkan uang. “Nah, Ini berisiko mengubah orientasi pendidikan," ujar Ketua Forum MWA PTN-BH itu kepada Harian Disway.
Pandemi Covid-19 pun disebut menjadi momentum yang sempat memaksa dunia pendidikan beralih ke sistem daring.
Namun, setelah situasi membaik, banyak institusi kembali sepenuhnya ke pola lama dengan pembelajaran daring hanya sebagai pelengkap.
Ia berharap ke depan perguruan tinggi dapat menjadi pelopor dalam memadukan kekuatan pembelajaran tatap muka dengan fleksibilitas digital. (*)