Maka, jika ada anak kecil yang mati karena tidak mampu membeli alat sekolah, itu bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan kegagalan moral secara substansial.
Imam Al-Ghazali menempatkan ilmu sebagai jalan pembentukan akhlak. Namun, pendidikan modern kita sering kehilangan ruh itu. Ia menjadi kering, mekanistik, dan terobsesi pada nilai akademik belaka.
Karakter akhirnya tergadaikan. Anak-anak dipaksa menghafal demi ujian dan berlomba demi ranking, tetapi lupa belajar tentang empati, solidaritas, dan kemanusiaan. Di banyak sekolah, nilai akademik menjadi ”tuhan kecil” yang mengatur martabat siswa. Yang pintar dimuliakan, yang tertinggal dipinggirkan.
Ironisnya, kemiskinan membuat anak miskin ”sulit” untuk berprestasi. Itu sebuah lingkaran setan. Anak miskin yang (dipaksa) tidak punya fasilitas belajar memiliki nilai rendah.
Nilai yang rendah kemudian membuatnya dipandang bodoh. Pandangan itu menumbuhkan rasa malu dan putus asa. Putus asa itulah yang membunuh lebih cepat daripada rasa lapar.
Pendidikan harus menuntun segala anak didik agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tetapi, apa arti ”keselamatan” bila seorang anak SD bahkan tidak selamat dari beban psikologis kemiskinan? Apa arti ”kebahagiaan” bila sekolah berubah menjadi tempat anak merasa tidak layak hidup?
Negara maju belajar dari satu prinsip penting: pendidikan adalah investasi sosial. Finlandia membangun pendidikan berbasis kesetaraan, bukan kompetisi brutal. John Dewey menyebut pendidikan sebagai proses kehidupan, bukan sekadar persiapan hidup.
Namun, pendidikan sering hanya menjadi tangga seleksi sosial: siapa yang mampu akan naik dan siapa yang miskin akan dibiarkan jatuh.
Kita perlu mengakui bahwa kebijakan bantuan pendidikan belum cukup menyentuh akar masalah sebenarnya. Bantuan lebih bersifat administratif, sementara luka kemiskinan bersifat eksistensial. Kemiskinan ekstrem membutuhkan kehadiran negara yang lebih nyata.
Sekolah yang ramah bagi anak miskin sangat dibutuhkan. Bukan sekadar program formalistis bombastis tanpa substansi semisal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang justru berpotensi sebagai sarang korupsi bagi segelintir pihak. Tidak boleh ada anak yang merasa sekolah adalah beban yang memalukan.
Tragedi YBR seharusnya menjadi alarm keras bahwa pendidikan Indonesia masih belum berpihak. Ia masih menjadi ruang eksklusif yang hanya bisa dinikmati dengan tiket bernama uang.
Ketika seorang anak bunuh diri karena alat sekolah, sesungguhnya bangsa ini secara masif sedang bunuh diri perlahan: membunuh masa depan anak bangsanya sendiri.
Dalam kasus YBR, pendidikan bahkan gagal pada tahap yang paling dasar, yaitu memastikan anak bisa hidup dengan layak. Maka, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya ”mengapa anak itu bunuh diri”, melainkan ”mengapa negara membiarkan anak sekecil itu merasa kematian lebih masuk akal daripada sekolah.”
Jika sekolah tidak mampu menjadi harapan bagi yang miskin, pendidikan berubah menjadi ironi. Bangku sekolah tidak lagi mendidik, tetapi mengadili. Pena tidak lagi menulis cita-cita, tetapi menandatangani vonis bagi kemiskinan.
Dan YBR, dalam diamnya, telah menuliskan kritik paling tajam untuk negeri ini, yakni dengan cara yang menyakitkan. Tragedi itu memperlihatkan satu hal yang lebih besar dari sekadar ”anak miskin tak punya alat tulis”, tetapi realitas getir bahwa negara telah gagal membangun visi pendidikan yang berkeadilan sosial.
PENDIDIKAN SUBSTANSIAL VS KEMISKINAN EKSTENSIAL