Kedua, pengukuran kedermawanan dan kemiskinan berada dalam dimensi yang berbeda. World Giving Report menekankan data banyaknya orang yang bedonasi dan frekuensi donasi, tapi tidak melihat jumlah donasi.
Dengan demikian, itu memungkinkan adanya kebutuhan-kebutuhan yang belum tercukupi meski secara jumlah orang yang berdonasi sudah besar. Sedangkan kemiskinan meliputi aspek yang lebih rumit. Selain kebutuhan uang/tunai, juga akses akan pendidikan, layanan kesehatan, akses atas lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.
Berikutnya, bantuan yang diberikan kebanyakan untuk program karitas (hit ’n run), bukan program pemberdayaan yang sifatnya jangka panjang.
Oleh karena itu, sebanyak apa pun bantuan yang diberikan, jika fokus program masih program konsumtif, dana tersebut akan habis dengan sendirinya seiring konsumsi hariannya.
Termasuk bantuan karitas yang menopang penghitungan terbanyak dalam World Giving Report adalah bantuan untuk korban bencana alam, yang memiliki porsi cukup banyak tetapi tergolong bantuan konsumtif.
Ketiga, adanya gap ekonomi dalam masyarakat. Rasio gini Indonesia per Maret 2025 sebesar 0,375. Itu menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.
Keempat, sebagian dari dermawan yang berdonasi tersebut juga termasuk golongan orang yang membutuhkan atau kelompok miskin. Jurnal yang ditulis Jaya & Saptoni (2025) menunjukkan sebuah behavior dari kelompok miskin di Indonesia yang juga sering ikut ajakan berdonasi atau ikut membantu tetangga atau kerabat yang membutuhkan.
Jurnal tersebut membuktikan bahwa warga miskin pun punya kebiasaan membantu sesama, dengan didorong oleh motivasi yang berakar pada keyakinan spiritual dan budaya gotong royong.
SOLUSI KEBAIKAN KE DEPAN
Untuk menjawab kondisi tersebut, setidaknya dibutuhkan empat langkah konkret.
Pertama, assessment yang ketat dan disiplin untuk memastikan dana bantuan tepat sasaran dan tepat program. Baik itu pemerintah melalui kementerian sosial, Baznas, maupun lembaga swasta tentu punya metode tersendiri dalam mengeksekusi program kerjanya.
Namun, ketepatan dalam memilih sasaran bantuan dan program yang digulirkan akan berdampak nyata dari impact bantuan tersebut. Khususnya dalam konteks program pengentasan kemiskinan.
Kedua, bantuan sosial yang selama ini masih bersifat konsumtif atau karitas mulai perlahan dialihkan menjadi program pemberdayaan jangka panjang. Paket bantuan berupa pemberian/akses modal, pembinaan skill dan kompetensi, pencatatan keuangan usaha, serta tak lupa edukasi mental mandiri.
Hal itu penting karena terkadang yang menjadi penyebab kurang maksimalnya usaha bukan karena pasar atau produk, melainkan mental block yang membuat masyarakat kurang percaya diri untuk mandiri. Terakhir, pendampingan intensif akan membantu memastikan usaha tersebut sustain hingga memberikan dampak pada ekonomi.
Ketiga, kolaborasi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan, khusunya masalah dengan level kompeksitas dan struktural seperti kemiskinan, tidak bisa lagi setiap pihak berjalan sendiri-sendiri.
Antara pemerintah dan ”swasta” atau antarlembaga ”swasta” seperti lembaga zakat, lembaga kemanusiaan, lembaga sosial lainnya perlu saling berbagi informasi titik pemberdayaan yang sudah dilakukan, atau sharing database.