HARIAN DISWAY - Konflik di Timur Tengah yang tak kunjung redam memunculkan kekhawatiran serius terhadap keamanan calon jemaah haji 2026 Indonesia.
Menjelang keberangkatan kloter pertama haji 2026 yang terhitung kurang dari dua bulan lagi, pemerintah Indonesia dihadapkan pada situasi sulit, terlebih pada keamanan ruang udara bagi 221 ribu jemaah haji.
Terlebih lagi, musim haji tahun ini adalah pertaruhan bagi Kementerian Haji (Kemenhaj) yang baru saja mendapatkan estafet amanah pengelolaan haji dari Kementerian Agama (Kemenag).
Di satu sisi, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama. Namun di sisi lain, pembatalan keberangkatan secara sepihak berpotensi menimbulkan penumpukan antrean (waiting list) hingga persoalan dana triliunan rupiah yang telah dibayarkan untuk kebutuhan penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, dan layanan Masyair.
BACA JUGA:Nasib Haji 2026 di Tengah Perang AS–Israel vs Iran, Kemenhaj Siapkan 4 Skenario Keberangkatan
"Kerumitan semakin besar sebab berbagai kontrak penyelenggaraan telah disepakati dengan pihak swasta atau syarikah," kata Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj Jumat, 13 Maret 2026.
Karena itu, menurut Mustolih Kemenhaj perlu sangat berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait penyelenggaraan haji 2026. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara tetap memberangkatkan jemaah, menunda keberangkatan, atau mengubah skema perjalanan yang telah dirancang.
Keputusan tersebut kata Mustolih perlu melalui kajian bersama DPR, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen TNI, serta mempertimbangkan sikap negara-negara pengirim jemaah lainnya seperti Malaysia, Pakistan, Turki, dan negara-negara Asia lainnya.
Selain itu, kebijakan pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah menjadi faktor kunci. "Apakah haji tetap digelar normal? dengan pembatasan, atau menerapkan protokol khusus jika konflik di kawasan masih berlangsung," paparnya.
BACA JUGA:Nasib Pelaksanaan Haji 2026 setelah Serangan ke Iran, Himpuh Beber Risiko Terburuknya
BACA JUGA:Antara Diskresi dan Kriminalisasi Kebijakan: Praperadilan Kasus Kuota Tambahan Haji 2024
Namun, ia melanjutkan, sampai saat ini, pihak Arab Saudi menyatakan tetap siap menyelenggarakan ibadah haji tahun ini.
"Karena itu, Kemenhaj perlu meminta jaminan keamanan bagi ratusan ribu jemaah Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci. Terlebih, Indonesia merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia," katanya.
Sejarah Perjalanan Haji di Tengah Konflik
Kawasan tepi Kalimas sejak zaman kuno telah menjadi pusat perdaganga, ekonomi, dan transportasi di Surabaya. termasuk pelabuhan tempat Jemaah Haji berangkat ke Mekkah lewat jalur laut-Wereldmuseum Rotterdam-
Mustolih melanjutkan, dalam catatan sejarah, keberangkatan jemaah haji dari Nusantara tidak selalu berlangsung dalam situasi aman. Misi haji kerap berjalan di tengah konflik dan gejolak global.
Seperti pada masa perjuangan kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan, keberangkatan haji tetap dilakukan.
BACA JUGA:Kemenhaj Pantau Kepulangan 14.796 Jemaah Umrah Indonesia melalui Bandara King Abdulaziz Jeddah
BACA JUGA:Kemenhaj Mulai Program Beras Haji Nusantara untuk Konsumsi Jamaah
Bahkan ketika Perang Dunia I, Perang Dunia II, hingga Perang Teluk Iran–Irak pada 1990, pengiriman jemaah haji Indonesia tidak dibatalkan.
"Preseden tersebut menjadi pertimbangan dalam menghadapi situasi konflik saat ini, meski karakter perang modern jauh lebih destruktif," katanya.(*)
*) Peserta Magang dari Universitas Negeri Surabaya