SURABAYA, HARIAN DISWAY-Di tengah daya beli yang menurun dan situasi geopolitik yang tak stabil, banyak yang menunda keinginan vakansi. Industri hotel yang berharap pada pengeluaran tersier pun terdampak langsung dalam situasi itu. Okupansi hotel turun di tengah puncak orang bepergian.
Di saat gerbang tol dan terminal dipadati jutaan orang, koridor-koridor hotel di kota-kota besar justru terasa “lengang”. Harapan para pengusaha hotel untuk meraup cuan besar dari peak season kali ini harus kandas setelah angka okupansi dilaporkan meleset dari target awal.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur mencatat, pada Lebaran pekan lalu, tingkat okupansi hotel diprediksi hanya meningkat 60 persen.
”Jauh dibandingkan dengan momentum Lebaran 2025, kenaikannya sampai di atas 80 persen,” kata Ketua PHRI Jawa Timur Dwi Cahyono kepada Harian Disway, Selasa, 24 Maret 2026.
BACA JUGA:Koperasi Merah Putih di Surabaya Jalin MoU dengan PHRI, Suplai Bahan Pokok ke Hotel-Restoran
BACA JUGA:Profil Puguh Sugeng Sutrisno, Juri Surabaya Tourism Awards 2025 dari PHRI Jawa Timur
Turunnya target itu sebenarnya sudah dibaca oleh pengusaha perhotelan di Jatim selama bulan puasa. Saat itu, kenaikan okupansinya hunian kamar hanya sekitar 30 persen. Padahal, biasanya di momentum Ramadan, kenaikannya bisa tembus 40-45 persen.
Ada banyak penyebab melesetnya ”panen raya” bisnis perhotelan tersebut. Yang sebenarnya Anda Sudah Tahu alasan utamanya: menurunnya daya beli masyarakat. ”Selain itu, faktor lain yang tak kalah berpengaruh adalah ketidakpastian ekonomi global. Perang di Timur Tengah,” kata Dwi.
Ya, pada akhirnya perang nun jauh di sana berpengaruh juga pada psikologis masyarakat. Utamanya bagi kelas menengah, pangsa utama penghuni hotel bintang 2-5.
Isu kenaikan harga BBM juga membuat kelas menengah yang rasional berpikir ulang untuk berplesiran. Mereka memilih simpan duit menghadapi ketidakpastian.
Kondisi tersebut, kata Dwi, juga memicu tren mudik masyarakat tahun ini. Mereka mudik dengan waktu lebih singkat. Otomatis, vakansi ke hotel semakin pendek waktunya. ”Biasanya mudik seminggu. Sekarang dua-tiga hari cukup,” paparnya.
Di Jatim, fenomena turunnya okupansi hotel juga ditunjang oleh menjamurnya bisnis homestay dan losmen di beberapa daerah destinasi wisata. Seperti di Banyuwangi, Batu, dan Pasuruan. Dengan harga yang lebih kompetitif, bisnis rumah singgah tersebut sedikit menggerus okupansi hotel.
Dari sisi konsumen, Dwi sebenarnya tak mempermasalahkan menjamurnya bisnis losmen dan homestay. Tapi dari segi persaingan usaha, kondisi itu dipandang tidak fair. Mengingat pemerintah begitu ketat menerapkan perizinan hotel. Sementara proses perizinan homestay lebih singkat. ”Untuk mendirikan hotel, perizinannya ada 30 sendiri,” ucap Dwi.
Lalu, dengan semua kondisi itu, nasib perhotelan di Jawa Timur ke depan? Dwi mengaku belum mendapat jawaban pasti. Selain dari perhatian pemerintah, ia juga minta ditariknya imbauan larangan menggelar rapat di perhotelan sebagai langkah efisiensi anggaran. Larangan rapat di hotel tersebut, diakui Dwi, memukul usaha perhotelan lebih dalam. Situasi tersebut sudah tampak di Jatim sejak tahun lalu.