MALANG, HARIAN DISWAY — Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur resmi dilantik di Grand Mercure Malang Mirama, Kamis, 9 April 2026. Pelantikan ini menandai penguatan peran pelaku usaha dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinergi dengan pemerintah.
Sejumlah pejabat hadir. Antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta Ketua Umum DPP GAPEMBI Alven Stony.
Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya kehadiran GAPEMBI sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya bagi BGN. “Kita harapkan ini menjadi mitra BGN sehingga pembinaannya cepat dan komunikasinya juga berjalan efektif,” ujarnya.
Menurutnya, meskipun program MBG berada di bawah tanggung jawab BGN, implementasinya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Utamanya, aspek pengawasan.
BACA JUGA:Kepala BGN Klarifikasi Video Soal Motor Listrik MBG: untuk Operasional Kepala SPPG
GAPEMBI Jawa Timur merupakan DPW keenam yang dilantik secara nasional-Dokumentasi GAPEMBI-
Langkah tersebut penting untuk memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi standar gizi dan keamanan.
Lelaki yang akrab disapa Zuljas itu mengakui, tantangan pengawasan masih cukup besar seiring luasnya jangkauan program yang kini telah menjangkau ribuan titik layanan di seluruh Indonesia.
Ia menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola secara berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, tidak ingin ada satu pun anak yang terdampak masalah dalam pelaksanaan program ini.
“Kita ingin menuju kesempurnaan, meskipun ini pekerjaan besar, perbaikan harus terus dilakukan,” tegasnya.
BACA JUGA:Sasaran MBG Jawa Timur Capai 1,9 Juta Penerima Manfaat
BACA JUGA:Pulung Agustanto Sebut Penyesuaian MBG Penting untuk Jaga Keberlanjutan Program
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta GAPEMBI Jawa Timur aktif mengawal operasional ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ada sekitar 3.800 SPPG di Jawa Timur, dengan lebih dari 3.500 diantaranya telah beroperasi.
“Namun, baru sekitar 1.700 yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” katanya.
Emil menegaskan, pengawasan kualitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.