Ia juga mengingatkan bahwa langkah penghentian sementara operasional ratusan SPPG sebelumnya merupakan bagian dari upaya pembenahan sistem secara menyeluruh.
BACA JUGA:Emil Dardak Ingatkan Standar Higiene SPPG, Harus Kantongi IPAL dan SLHS
BACA JUGA:BGN Hentikan Sementara 9 SPPG di Gresik, Buntut Temuan Kelapa Utuh di Menu MBG
“Ini bentuk ketegasan agar semua memenuhi standar, termasuk kewajiban mendaftar dan memperoleh SLHS,” ujarnya.
Pemprov Jatim bersama BGN telah membentuk Satgas Percepatan MBG guna memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Satgas ini diharapkan mampu memperkuat kontrol kualitas sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
GPEMBI Jawa Timur merupakan DPW keenam secara nasiona yang sudah dilantik. Pemegang kendalinya, Makhrus Sholeh.
BACA JUGA:Buntut 72 Siswa Keracunan di Duren Sawit, DPR Minta Izin Operasional SPPG Dicabut Permanen
Ia menegaskan fokus awal organisasi adalah menyatukan standar dan visi para anggota agar program berjalan tepat sasaran. GAPEMBI juga akan berperan sebagai jembatan komunikasi antara pelaku usaha dan BGN.
“Standar ini penting agar manfaat program benar-benar dirasakan maksimal oleh penerima,” ujarnya.
Dengan penguatan sistem dan kolaborasi tersebut, GAPEMBI Jatim diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menyukseskan program makan bergizi di daerah. (*)